Teka-Teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, telah memicu diskusi intens di Indonesia mengenai peran negara ini dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif global yang dirancang AS untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, mulai mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Bahkan, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia di BoP.
Relevansi BoP Dipertanyakan
BoP memiliki tugas untuk mendorong gencatan senjata, menyebarkan bantuan humaniter, serta membantu pemulihan dan stabilitas wilayah Gaza setelah konflik. Namun, setelah serangan terhadap Iran, partisipasi BoP dalam konflik ini mulai diskeptisir. Dua pihak yang terlibat dalam serangan tersebut, AS dan Israel, juga menjadi anggota forum itu. Hal ini membuat para kritikus mempertanyakan efektivitas BoP dalam mengurangi ketegangan saat ini.
“Ini semua pembicaraan BoP ditunda sementara, perhatian pemerintah sekarang beralih ke eskalasi konflik Iran,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sugiono menjelaskan bahwa pemerintah masih berkomunikasi dengan kedua pihak, AS dan Iran, untuk menilai situasi lebih lanjut. “Kita tunggu beberapa hari dan minggu ke depan untuk melihat perkembangan,” tambahnya.
Geopolitik dan Tekanan Dari AS
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Prabowo sedang mengevaluasi ulang posisi Indonesia dalam BoP. Menurutnya, perang terbaru melibatkan AS dan Israel bisa mengurangi kredibilitas forum tersebut. “Kalau tidak, ya kita keluar,” tegas Hassan.
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menilai kehati-hatian pemerintah Indonesia berhubungan dengan strategi geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Ia menyebut bahwa Indonesia masih ingin menjaga kerja sama diplomatik dan perdagangan dengan AS, meski ini bisa menjadi hambatan.
“Ada kemungkinan pemerintah khawatir kalau tidak menerima tawaran bergabung dalam BoP, akan mendapat tekanan di negosiasi tarif,” kata Lina.
Lina juga menambahkan bahwa prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, yang selama ini dipegang Indonesia dalam isu Palestina, seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi. “Kalau kita mendorong itu di Palestina, prinsip sama juga berlaku untuk kasus lain,” ujarnya.
Iran dan Ketidakpastian Kebijakan AS
Dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, mengatakan bahwa kehadiran Indonesia di BoP tidak otomatis memberi dampak besar terhadap dinamika konflik di kawasan. Menurutnya, negara seperti Turki dan Qatar lebih dominan karena memiliki koneksi langsung dengan berbagai pihak terlibat.
Di sisi lain, Iran sudah memilih pemimpin tertinggi baru, nama yang pernah disebut oleh Trump dalam berbagai konteks. Kebijakan tarif resiprokal, yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran Indonesia, kini juga mengalami ketidakpastian setelah AS membatalkan beberapa keputusan tersebut.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia masih belum mengambil langkah tegas untuk keluar dari BoP. Bagaimana keputusan akhir akan diambil, tetap menjadi teka-teki yang dipantau oleh publik dan berbagai pihak internasional.
