TOP 5: Mulai 16 Maret WFA hingga Serangan Air Keras Aktivis Kontras
Jakarta, IDN Times – Kementerian Ketenagakerjaan resmi merilis aturan kerja dari mana saja (WFA) untuk pekerja swasta, efektif 16 Maret 2026. Kebijakan ini dirilis melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/II/2026. Selain topik utama tersebut, pembaca IDN Times juga menyoroti beberapa isu penting lainnya pada hari Sabtu (14/3/2026), termasuk serangan air keras terhadap aktivis KontraS, pengungkapan alasan Indonesia tidak menyponsori resolusi Dewan Keamanan PBB, dan berbagai artikel menarik yang tergabung dalam tag #IndonesiaHariIni.
Kebijakan WFA untuk Pekerja Swasta
Aturan kerja dari mana saja diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebagai upaya mengoptimalkan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga produktivitas selama libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini memungkinkan pekerja swasta tetap aktif meski dalam kondisi libur, dengan tetap mempertahankan efisiensi kerja.
“Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan lancar, terutama saat periode libur berlangsung,”
demikian dikutip dari laman setneg.go.id pada Sabtu (14/3/2026).
KPK Tetapkan Bupati Cilacap sebagai Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang disamaratakan melalui pembayaran tunjangan hari raya (THR). Kasus ini muncul dari laporan masyarakat terkait pengumpulan dana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menjelang Lebaran 2026.
“KPK menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pengumpulan dana sebelum Lebaran 2026,”
sebutkan sumber berita pada hari yang sama.
Konflik Timur Tengah dan Dampak Ekonomi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan laporan ke Presiden Prabowo Subianto tentang perkembangan konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Sidang Kabinet Paripurna digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).
“Pemerintah diminta untuk tetap tenang menghadapi situasi global saat ini,”
kata Luhut dalam laporannya, menyoroti eskalasi militer serta operasi dari Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas militer Iran.
Indonesia Tak Ikut Co-Sponsor Resolusi PBB
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan alasan negara ini tidak menyponsori Resolusi DK PBB Nomor 2817, yang membahas serangan Iran terhadap negara-negara Teluk. Kemlu menilai konflik tersebut perlu diselesaikan secara seimbang dan inklusif.
“Indonesia memantau pembahasan resolusi ini secara cermat sebelum memutuskan tidak menyponsori,”
ujar Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, pada hari Sabtu (14/3/2026).
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mengungkap bahwa serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, tidak hanya tindakan kekerasan biasa. Ia menduga aksi tersebut disusun secara terorganisir dan direncanakan sebelumnya.
“Indikasi koordinasi di lapangan terlihat dari pola pergerakan pelaku yang terekam kamera pengawas,”
kata Novel, yang menambahkan bahwa aksi tidak spontan dan terencana.
Daftar artikel teratas ini memberikan gambaran lengkap tentang isu-isu utama yang mendapat perhatian pembaca IDN Times pada akhir Maret 2026.
