Wamendagri minta Kalsel percepat sertifikasi SPPG agar MBG optimal
Banjarbaru – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta mempercepat penerbitan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara maksimal. Dalam Musrenbang 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 di Banjarbaru, Selasa, ia menegaskan bahwa SPPG memainkan peran sentral dalam menjamin layanan gizi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Keberadaan SPPG menjadi elemen penting dalam memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Wiyagus secara virtual.
Ia menyebutkan bahwa dari total 386 unit SPPG yang direncanakan, hingga kini hanya 282 unit yang sudah beroperasi dan melayani masyarakat. “Dari jumlah tersebut, baru 124 unit yang memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama keamanan pangan,” tambahnya.
Menurut Wiyagus, proses penerbitan sertifikasi yang lambat menjadi kendala utama dalam penerapan MBG. Ia menekankan bahwa sertifikasi ini bukan hanya urusan administratif, tetapi juga menjamin makanan yang diberikan layak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak. “Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat verifikasi dan penerbitan sertifikat,” katanya.
Lebih lanjut, Wiyagus meminta peningkatan pengawasan terhadap operasional SPPG agar kualitas layanan tetap terjaga. “Percepatan sertifikasi sangat penting untuk memastikan MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
