Bappenas soroti peran perempuan sebagai mitra pembangunan
Jakarta – Dalam acara “Dialog Nasional dan Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional” yang digelar di Jakarta pada Rabu lalu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan nasional. Acara tersebut diselenggarakan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.
Transformasi pembangunan melibatkan perempuan
Febrian menjelaskan bahwa transformasi pembangunan nasional membutuhkan perubahan paradigma, termasuk menempatkan perempuan sebagai mitra dalam menciptakan solusi. Pernyataan ini dikeluarkan dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang telah menetapkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian integral dari proses pembangunan.
“Transformasi terjadi ketika kita berani mengubah cara berpikir, keluar dari pendekatan top-down yang sempit, mengakui bahwa solusi tidak selalu datang dari pusat, dan menempatkan perempuan sebagai co-creator pembangunan, bukan hanya sekadar objek,” ujar Febrian.
Febrian menyoroti bahwa ketahanan nasional sebenarnya bermula dari tingkat keluarga, di mana perempuan sering kali menjadi pilar utama. Namun, ia menunjukkan adanya ketimpangan: perempuan menjadi tulang punggung saat krisis, tetapi tidak diberikan posisi sentral dalam pengambilan keputusan.
Kondisi ini, menurut Febrian, mencerminkan kelemahan struktural dalam pembangunan. “Perempuan adalah yang paling terdampak (saat krisis), tapi seringkali paling tidak didengar. Kebijakan yang dibuat tanpa perspektif perempuan akan kehilangan separuh dari realitasnya, sehingga kurang mampu mengatasi krisis secara utuh,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah agenda tambahan dalam program pemerintah, melainkan prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Febrian menekankan bahwa penempatan perempuan sebagai mitra dalam pembangunan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas dalam kebijakan publik.
