Beijing – Hainan, provinsi termuda di China beriklim tropis yang terdiri dari Pulau Hainan dan sejumlah pulau kecil di Laut China Selatan, tengah menapaki langkah ambisius di bidang perdagangan internasional sejak akhir 2025. Per 18 Desember 2025, Hainan menerapkan zona pabean khusus yaitu "Hainan Free Trade Port (FTP)" yang berbeda dengan sistem kepabeanan di China daratan sehingga menjadikannya bisa mengejar keunggulan Hong Kong dan Singapura sebagai pusat ekonomi global. Kebijakan FTP Hainan digagas Presiden Xi Jinping pada 2018 dan disetujui Dewan Negara China.
Pada 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan. Sejak 2023, Hainan mulai menjalankan uji coba operasi penutupan bea cukai dengan model “pengawasan barang, bukan orang”. Dalam skema FTP, barang yang dikirim dari Hainan ke wilayah China daratan diperlakukan seperti impor.
Sistem ini dirancang untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih terbuka dan fleksibel bagi investasi global. Arus barang di Hainan diatur melalui tiga prinsip: first line freer access, yaitu kemudahan masuknya barang dari luar negeri ke Hainan; sec ond line controlled access , yakni pengawasan lebih ketat untuk barang dari Hainan ke China daratan; dan f ree circulation inside the island, yang memungkinkan barang bergerak bebas di dalam pulau. Sejak kebijakan ini berlaku, banyak barang impor dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Daftar negatif untuk Zona Perdagangan Bebas Prioritas China dan daftar negatif nasional juga telah dilonggarkan di Hainan. Sejak 2021, daftar negatif nasional untuk layanan lintas batas telah dipangkas menjadi 11 sektor dan 70 item. Dari total 8.960 jenis barang berkode tarif di China, sebanyak 6.637 jenis atau 74 persen kini menikmati tarif impor nol persen.
Sementara itu, sebagian barang tetap dikenai tarif untuk melindungi industri domestik. Kebijakan lain dalam skema FTP adalah pembebasan bea masuk bagi barang yang diproduksi di Hainan menggunakan bahan baku impor, asalkan memiliki nilai tambah lokal minimal 30 persen saat dikirim ke China daratan. Aturan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan pengolahan di Hainan.
Salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan kebijakan tersebut adalah Hainan Ausca International Oils and Grains Co., Ltd, perusahaan pengolahan biji-bijian dan minyak goreng yang beroperasi di Zona Pengembangan Ekonomi Yangpu, Provinsi Hainan. Deputy General Manager Hainan Ausca Cao Youha mengatakan perusahaannya memanfaatkan penuh kebijakan yang memungkinkan produk dengan nilai tambah pengolahan di atas 30 persen masuk ke pasar domestik tanpa dikenakan bea masuk. "Baku utama yang kami gunakan untuk minyak goreng ini pada dasarnya adalah komoditas seperti biji kanola dan kedelai yang kami dapat dari Kanada, Brazil, Ukraina atau negara lain.
Lalu di Hainan kami olah menjadi produk minyak goreng kemudian dijual ke provinsi lain di China dan sebagian diekspor ke berbagai belahan dunia," kata Cao di lokasi pabriknya di Yangpu, Hainan. Cao mengatakan perusahaannya termasuk dalam gelombang pertama proyek yang masuk ke kawasan percontohan cetak biru Hainan FTP. Hingga awal 2026, ia mengaku telah menikmati pengurangan bea masuk senilai 300 juta RMB (sekitar Rp750 miliar).
Saat mulai berproduksi pada 2021, volume produksi minyak goreng Ausca mencapai 190.000 ton dengan nilai 1 miliar RMB (sekitar Rp2,5 triliun). Angka itu terus meningkat setiap tahun. Hingga 2025, volume pengolahan mencapai 1,58 juta ton dengan nilai 6,8 miliar RMB (sekitar Rp17 triliun), naik sekitar enam kali lipat.
