PM Jepang Dorong Amandemen Konstitusi Dilakukan Segera
Di Tokyo, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengungkapkan niat untuk segera merevisi Konstitusi Jepang yang berhaluan pasifis. Dokumen dasar negara tersebut, diperkenalkan setelah Perang Dunia II pada 1947, secara hukum menolak perang sebagai kekuasaan nasional dan melarang penggunaan militer untuk menyelesaikan konflik internasional. Takaichi, yang dikenal sebagai pemimpin konservatif dengan pandangan keamanan kuat, berharap memasukkan Pasukan Bela Diri dalam konstitusi, yang akan menjadi perubahan pertama dalam sejarah undang-undang dasar negara itu.
Pernyataan di Konvensi Partai
Dalam pidatonya di konvensi tahunan Partai Demokrat Liberal (LDP), Takaichi mengatakan, “Waktunya telah tiba untuk mereformasi konstitusi.” Ia menegaskan keinginan pemerintah untuk menggelar konferensi tahun depan guna mengajukan usulan amandemen. Meski demikian, ia belum memberikan rincian terkait Pasal 9 yang menetapkan larangan perang dan militer.
“Pemilih akan mengawasi apakah kesepakatan koalisi benar-benar dijalankan,” tambah Yoshimura.
Koalisi antara LDP dan Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin) berhasil memperoleh kemenangan signifikan dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 Februari. Kemenangan ini memungkinkan mereka mengantarkan rancangan konstitusi yang telah direvisi ke parlemen, dengan pembentukan komite khusus di kedua kamar legislatif. Namun, di Dewan Penasihat, kubu pemerintah masih minoritas, meski beberapa partai oposisi mendukung perubahan tersebut.
Konstitusi yang dibuat oleh pasukan pendudukan Amerika Serikat belum pernah diubah sejak 1947. Tingginya ambang batas dua pertiga kursi untuk mengubah undang-undang dasar, serta perbedaan pendapat publik, menjadi hambatan utama. Takaichi mengakui bahwa kondisi ini menuntut langkah-langkah yang lebih ambisius.
Revisi yang Dinanti
Salah satu fokus utama reformasi adalah penambahan klausul darurat, yang memberi kekuasaan lebih besar kepada pemerintah dalam menghadapi bencana atau serangan senjata. Partai Inovasi Jepang, dengan kepemimpinan Hirofumi Yoshimura, memperjuangkan langkah radikal seperti pengizinan penuh hak bela diri kolektif. Langkah ini berpotensi menimbulkan protes dari negara-negara tetangga di Asia.
Dalam pidatonya, Takaichi juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran. Ia ingin memastikan adanya cukup anggota keluarga kerajaan untuk menjaga kestabilan suksesi tahta, sambil tetap mempertahankan garis keturunan laki-laki sebagai dasar legitimasi kaisar. Isu ini semakin mendesak karena adanya kekhawatiran jumlah keluarga kerajaan yang menurun.
Beberapa rencana yang dibahas mencakup kemungkinan adopsi keturunan dari garis kekaisaran lama oleh anggota keluarga kerajaan saat ini, agar bisa memulihkan status mereka. Saat ini, undang-undang hanya memperbolehkan suksesi melalui laki-laki, dengan anggota perempuan wajib meninggalkan keluarga kerajaan setelah menikah dengan orang biasa.
Kehadiran Tokoh Penting
Konvensi tahunan LDP dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Hirofumi Yoshimura dari Partai Inovasi Jepang dan Yoshinobu Tsutsui dari Keidanren, organisasi lobi bisnis utama Jepang. Yoshimura menegaskan komitmen untuk mewujudkan kebijakan koalisi, termasuk penundaan pajak konsumsi sebesar delapan persen pada produk pangan selama dua tahun, serta pengurangan jumlah kursi di DPR.
