MBG terus alami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan
Jakarta, Selasa
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini terus menjalani perbaikan dan pengoptimalan kebijakan secara nasional, seiring berjalannya pelaksanaan di berbagai wilayah. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menyatakan bahwa pemerintah secara terbuka mengakui adanya kekurangan. Ia menekankan bahwa hal ini merupakan bagian dari proses koreksi dan pengoptimalan yang terus dilakukan.
Mardiono menegaskan bahwa kekurangan tersebut tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya berpijak pada kebutuhan rakyat. Ia juga mengakui adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan MBG demi kepentingan pribadi, namun menegaskan bahwa ini tidak mengurangi manfaat yang dirasakan luas oleh masyarakat.
“Ini adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika ada pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah program ini gagal,” kata Mardiono.
Dalam upaya menjaga keakuratan, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki peraturan yang relevan agar MBG dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Mardiono menambahkan bahwa berbagai narasi yang berupaya mendiskreditkan program ini tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan, karena berdasarkan observasi langsung, MBG justru didukung secara luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, ia menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada transformasi mendasar tata kelola ekonomi nasional. Termasuk dalam langkah ini adalah upaya mengakhiri praktik lama yang merugikan negara, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Mardiono menyebut bahwa selama ini terdapat kebocoran dan korupsi dalam distribusi kekayaan alam, sehingga Presiden sedang melakukan koreksi besar agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan membangun struktur ekonomi yang adil dan berdaulat, pemerintah berharap masyarakat bersama-sama mendukung agenda transformasi nasional. “Ini adalah momentum untuk memperbaiki arah bangsa, jangan biarkan kepentingan sempit menghambat perjuangan besar menuju keadilan ekonomi,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap berdiri tegak di sisi rakyat, sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
