BPKP raih penghargaan atas capaian tinggi tingkat penyelesaian TLRHP
Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil mendapatkan penghargaan berdasarkan tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk semester II tahun 2025. Penghargaan ini diberikan dalam kategori kementerian/lembaga yang memiliki pagu anggaran di atas Rp1 triliun, dengan pencapaian mencapai 98,4 persen.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq menyampaikan bahwa angka tersebut mencerminkan kepatuhan, keseriusan, dan konsistensi BPKP dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu serta berkualitas.
Acara Seminar untuk Memperkuat Fungsi Pengawasan
Pada kesempatan tersebut, diadakan pula agenda seminar bertema “Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja yang Lebih Baik.” Acara ini bertujuan memberikan apresiasi atas kinerja BPKP dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara optimal.
“Jika akar permasalahan sudah dikenali, maka perbaikan harus difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis hingga tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi kembali,” ujar Aryanto Wibowo, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP.
Dalam sesi seminar, Aryanto menjelaskan pentingnya mengidentifikasi penyebab utama masalah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ia menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan hasil yang lebih baik.
Strategi peningkatan kualitas pelaporan juga memerlukan peningkatan pada tingkat strategis dan teknis. Aryanto menyebutkan bahwa penguatan tiga lini pengendalian—yaitu pelaksana kegiatan, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—adalah langkah penting. Selain itu, penggunaan sistem informasi yang lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel diharapkan dapat mendukung efisiensi pengelolaan keuangan dan kinerja.
Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, BPKP berharap kualitas laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga semakin meningkat. Hal ini dianggap penting untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan bernilai dalam mendukung pengambilan keputusan. “Selain itu, hal ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tambah Aryanto.
