Special Plan: Pentingnya evaluasi berperspektif gender pastikan standar keselamatan

Pentingnya Evaluasi Berperspektif Gender Pastikan Standar Keselamatan

Special Plan – Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti kebutuhan melaksanakan evaluasi berbasis gender sebagai upaya memastikan standar keselamatan, mekanisme darurat, serta kebijakan transportasi dapat memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pengguna jasa angkutan umum, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Dalam pernyataannya, Anggota Komnas Perempuan Yuni Asrianti menggarisbawahi bahwa pendekatan ini tidak hanya mengubah cara kita memandang risiko kecelakaan, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap kesetaraan dan inklusivitas dalam sistem transportasi. “Evaluasi berperspektif gender merupakan langkah krusial untuk memastikan standar keselamatan, prosedur darurat, serta desain kebijakan transportasi benar-benar melindungi seluruh pengguna, termasuk perempuan dan kelompok rentan dari berbagai bentuk kekerasan di ruang publik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4). Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap kejadian tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam.

Evaluasi untuk Mengurangi Risiko Kejadian

Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 15 perempuan menjadi korban jiwa, yang menurut Yuni Asrianti mencerminkan kelemahan dalam desain infrastruktur transportasi. “Kasus kecelakaan ini menjadi pengingat bahwa infrastruktur dan teknologi perlintasan kereta masih kurang memadai, terutama dalam menjamin keamanan bagi pengguna yang lebih rentan terhadap risiko,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa PT KAI, operator kereta api nasional, perlu lebih serius dalam meningkatkan kualitas sistem perkeretaapian, termasuk memperbaiki titik-titik kritis yang masih menggunakan metode manual.

“Infrastruktur dan teknologi perlintasan kereta masih terbatas, termasuk sistem manual di banyak titik menunjukkan penundaan terjadi dalam kurun waktu lama yang mengindikasikan kelalaian serius dalam penyediaan infrastruktur keselamatan yang memadai, setara, dan inklusif bagi semua warga, termasuk bagi perempuan pekerja yang bergantung pada transportasi publik untuk mobilitas harian mereka,” ujar Yuni Asrianti.

Kelalaian dalam Penyusunan Kebijakan

Pernyataan Yuni Asrianti juga mengkritik kurangnya perhatian dari PT KAI terhadap perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga keamanan pengguna. Menurutnya, keterlambatan dalam merancang dan menerapkan teknologi modern menunjukkan ketidakmampuan operator dalam mengantisipasi potensi bahaya yang mungkin mengancam kehidupan para penumpang. “Kami menilai bahwa PT KAI belum cukup responsif dalam menghadapi tantangan yang muncul dari penggunaan transportasi umum, terutama bagi perempuan yang sering menjadi korban kekerasan di ruang publik,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan keselamatan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perancangan transportasi.

Komnas Perempuan, sebagai lembaga yang fokus pada isu-isu kekerasan dan kesetaraan, terus mendorong adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, evaluasi berbasis gender dianggap sebagai alat penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang sering kali diabaikan, seperti kurangnya ruang untuk berlindung, kurangnya penerangan, atau jarak antar jalur yang tidak seimbang. “Kita perlu memahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan berbeda dalam ruang publik, dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan hal ini akan meninggalkan celah untuk kecelakaan yang bisa mengarah pada kekerasan berbasis gender,” papar Yuni.

Kekerasan Berbasis Gender dalam Ruang Publik

Pendekatan gender-based evaluation juga dianggap sebagai cara untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yuni Asrianti menekankan bahwa dalam ruang publik, perempuan sering kali lebih rentan mengalami risiko karena struktur ruang yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka. “Dengan menilai dari perspektif gender, kita bisa memastikan bahwa perancangan transportasi tidak hanya mencakup efisiensi, tetapi juga kenyamanan dan keamanan pengguna,” ujarnya. Ia mencontohkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah perlu memiliki akses yang lebih baik ke ruang berlindung, sistem pengawasan, dan jalur yang lebih aman untuk menghindari situasi berisiko.

Konteks Tragedi dan Duka Cita

Tragedi di Stasiun Bekasi Timur tidak hanya menjadi pengingat akan kebutuhan perbaikan infrastruktur, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian gender dalam setiap aspek kebijakan transportasi. Komnas Perempuan menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut, yang telah merenggut nyawa 15 perempuan. “Kami berduka cita atas korban yang meninggal dalam kecelakaan kereta api tersebut, yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line lintas Cikarang di Stasiun Bekasi Timur,” tutur Yuni. Ia menambahkan bahwa pikiran dan solidaritas Komnas Perempuan berada bersama para korban, keluarga mereka, serta seluruh pihak yang terkena dampak langsung dari kejadian tersebut.

Menurut Yuni Asrianti, evaluasi berbasis gender tidak hanya melibatkan perbaikan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis pengguna. “Kita perlu mengintegrasikan data dan pengalaman perempuan dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili kebutuhan mereka,” katanya. Ia menegaskan bahwa kecelakaan semacam ini bisa dihindari jika ada kebijakan yang lebih memperhatikan keberagaman pengguna, termasuk penyediaan ruang kerja yang aman, akses ke kesiswaan, dan sistem pencahayaan yang memadai.

Pengembangan Kebijakan yang Inklusif

Komnas Perempuan juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan publik yang lebih aman. “Kebijakan transportasi yang inklusif harus menjadi prioritas dalam upaya mencegah kecelakaan dan kekerasan berbasis gender di ruang umum,” jelas Yuni. Ia menambahkan bahwa kecelakaan tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam cara kita merancang sistem transportasi yang tidak merujuk pada pengalaman perempuan.

Pendekatan ini juga diperlukan untuk menilai kinerja dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan jasa transportasi. “Evaluasi berperspektif gender memungkinkan kita melihat celah dalam sistem yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang biasa,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa setiap evaluasi keselamatan transportasi harus mencakup data gender, seperti jumlah korban laki-laki dan perempuan dalam kecelakaan, serta analisis tentang bagaimana kejadian tersebut terjadi karena ketidakadilan dalam desain ruang publik.