Latest Program: Survei: Hampir 60 persen warga AS tidak setuju kebijakan ekonomi Trump
Survei: Hampir 60 Persen Warga AS Tidak Setuju Kebijakan Ekonomi Trump
Latest Program – Survei terbaru yang dilakukan Forbes/HarrisX menunjukkan bahwa sekitar 60 persen warga Amerika Serikat merasa tidak puas dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan Presiden Donald Trump. Hasil penelitian ini menyebutkan 58 persen responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Trump, sementara 37 persen menyetujui. Survei ini mencakup 2.512 orang dewasa dengan margin kesalahan sekitar 1,95 persen.
Reaksi Terhadap Kebijakan Tarif dan Perdagangan
Kebijakan ekonomi Trump, terutama pendekatan terhadap tarif dan perdagangan, menjadi pusat perhatian dalam survei ini. Hampir 56 persen responden menolak kebijakan tarif tinggi yang diterapkan, seperti tarif pada produk impor baja dan aluminium. Meski sebagian kelompok menganggap langkah tersebut sebagai upaya melindungi industri dalam negeri, mayoritas warga AS merasa kebijakan ini merugikan ekonomi secara keseluruhan. Tingkat persetujuan terhadap kebijakan Trump mencapai 41 persen, dengan 55 persen menyatakan ketidaksetujuan, menggarisbawahi kecemasan publik terhadap dampak jangka panjang.
Dampak Ekonomi Global dan Perang Dagang
Kebijakan tarif Trump menciptakan gelombang perang dagang yang mengguncang hubungan internasional. Negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Eropa merespons dengan tarif balik, memperburuk ketegangan perdagangan global. Survei menunjukkan bahwa kebanyakan warga AS tidak menyetujui langkah tersebut, yang dianggap memperkuat kecemasan terhadap stabilitas pasar. Dengan Latest Program ini, masyarakat mengkhawatirkan efek domino dari kebijakan proteksionis.
Di sisi lain, survei juga menyoroti pandangan publik terhadap konflik dengan Iran. Hanya 37 persen warga AS mendukung operasi militer terhadap pihak tersebut, sementara 56 persen menolak. Perbedaan ini mencerminkan ketidaksepahaman tentang kebijakan luar negeri Trump dan dampaknya terhadap keamanan. Meski terdapat dukungan untuk kebijakan defensif, sebagian besar responden merasa tindakan militer meningkatkan risiko ekonomi.
Konflik dengan Iran memanas sejak 28 Februari lalu, ketika AS dan Israel melakukan serangan terhadap target di wilayah Iran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil, serta merangsang reaksi dari negara-negara lain. Sebelumnya, survei Washington Post-ABC News-Ipsos menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen warga AS menganggap operasi militer sebagai kesalahan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil Latest Program Forbes/HarrisX, yang fokus pada kebijakan ekonomi.
Dalam beberapa hari terakhir, upaya menegosiasikan gencatan senjata antara AS dan Iran masih berlangsung. Pada 7 April, kedua pihak mencapai kesepakatan untuk menghentikan konflik selama dua minggu. Namun, negosiasi di Islamabad berakhir tanpa hasil, sehingga Trump memperpanjang penghentian serangan. Langkah ini menunjukkan penyesuaian kebijakan, namun tidak menghilangkan kritik terhadap pendekatan militer.
“Kebijakan ekonomi Trump menimbulkan kebingungan bagi banyak orang. Meski ia menekankan perlindungan industri, kebanyakan warga AS melihat dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi,” kata seorang responden dalam survei.
Dengan Latest Program yang mencakup perang dagang dan kebijakan luar negeri, Trump terus menghadapi tekanan dari publik. Kritik terhadap kebijakannya semakin menguat, terutama di tengah ketidakpastian pasar global dan perang dagang yang berkepanjangan. Hasil survei ini memberikan gambaran tentang kecemasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.
