Waka Komisi II DPR Sentil Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan Padahal Incumbent
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengharapkan kasus korupsi yang menyeret Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjadi pembelajaran bagi semua kepala daerah. Ia mengkritik Fadia yang seharusnya lebih paham sistem birokrasi karena telah menjadi incumbent. “Menurut Dede Yusuf, setiap calon kepala daerah wajib menguasai birokrasi, administrasi, dan peraturan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah, apalagi jika mereka sudah mengemban jabatan sebagai incumbent beberapa periode,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/3/2026).
KPK: Fadia Arafiq Ngaku Hanya Jalankan Fungsi Seremonial Saat Menjabat Bupati
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Kamis (5/3), Fadia Arafiq mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah, sementara dirinya lebih fokus pada fungsi seremonial. “FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan,” kata Asep.
“Seorang bupati perlu memahami prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance dalam pemerintahan daerah,” tambah Asep. “Terlebih FAR telah menjabat sebagai bupati selama dua periode dan pernah menempati posisi wakil bupati pada masa 2011-2016. Sehingga sudah semestinya, FAR menguasai pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.”
Dede Yusuf juga menyoroti perlunya kaderisasi partai politik bagi calon kepala daerah, agar mereka mampu memahami aturan dan tugasnya secara mendalam. “Sistem kaderisasi partai politik penting karena memastikan calon pemimpin daerah mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh sesuai perundang-undangan,” imbuhnya.
Tonton juga video “Komisi II DPR Gelar Uji Kelayakan 18 Calon Anggota Ombudsman Pekan Depan” [Gambas:Video 20detik] [Gambas:Video 20detik].
