Mentan Tarik Bantuan Bila Sumbar Tidak Sigap Tangani Dampak Bencana
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengancam untuk mengambil kembali bantuan dari pemerintah pusat jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) serta kabupaten dan kota tidak responsif dalam mengatasi dampak bencana di sektor pertanian. Pernyataan itu diungkapkan saat ia melakukan inspeksi langsung ke daerah terdampak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, pada Selasa. Mentan menekankan bahwa ketidakseriusan pemerintah daerah akan berakibat pada pengembalian dana bantuan ke pusat.
“Ini kalau dia tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat,” ujar Mentan di lokasi tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti ketelatannya dalam penanganan bidang pertanian yang terkena bencana di Sumbar, terutama di Padang Pariaman. Meski Kementerian Pertanian telah mencairkan bantuan sejak Januari 2026, penggunaannya belum optimal. Mentan khawatir ketidakcepatan ini akan merugikan masyarakat dan menyebabkan gangguan pada ketahanan pangan daerah.
“Kalau tidak serius melayani rakyat, ya ngapain kita bantu? Apalagi anggaran sering tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir,” tambahnya.
Mentan menyebutkan bahwa masalah utama adalah hambatan akibat proses birokrasi dan komunikasi yang kurang efisien. Ia mengatakan, hal ini berdampak pada penanganan bencana banjir dan longsor di Ranah Minang. Selama di lapangan, ia berinteraksi langsung dengan pengemudi alat berat yang sedang memulai pengerukan lahan pertanian yang tertimbun material banjir bandang. Menurut operator tersebut, pekerjaan ini baru dimulai menjelang kedatangan Mentan.
Di sisi lain, seorang petani yang diwawancara juga menyampaikan kondisi serupa. Mentan menegaskan bahwa situasi di Padang Pariaman tidak boleh terus berlanjut, karena mengancam penghidupan masyarakat yang bergantung pada pertanian. Meski ia telah bertemu dengan Bupati Padang Pariaman di Kota Batam dan mencairkan bantuan Januari 2026, hingga kini kecepatan penanganan masih tergolong rendah.
Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Sumbar, mengakui keterlambatan dalam menangani bidang pertanian pasca-bencana. Ia menyebutkan bahwa dana bantuan dari pusat sudah sampai ke provinsi, namun pencairan terhambat karena proses birokrasi. “Anggaran dari pusat itu sudah sampai, tapi karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas,” ujarnya.
