Pengamat Energi Unej: Reformasi Energi Jadi Prioritas dalam Krisis Global
Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Dalam wawancara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu, Ciplis Gema Qori’ah, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Jember (Unej), menekankan pentingnya melakukan perubahan struktur energi sebagai langkah mendesak. Ia menyatakan bahwa ketahanan energi Indonesia tidak bisa lagi diwujudkan secara pasif, tetapi memerlukan keberanian politik untuk memperkenalkan reformasi yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Konflik Timur Tengah Pecah Kebutuhan Energi Global
Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah melampaui tingkat ketegangan diplomatik, menjadi penyebab utama ketidakpastian pasar energi. “Peristiwa tersebut mengubah dinamika spekulatif menjadi gangguan nyata, dengan serangan terhadap infrastruktur Iran dan fasilitas LNG di Teluk menunjukkan bahwa pusat produksi energi global kini terancam langsung,” jelas Ciplis dalam
kutipannya.
Kerentanan sistematis terjadi karena ancaman terhadap Selat Hormuz, jalur distribusi yang mengalirkan sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir 20 persen pasokan dunia. “Kondisi ini menciptakan dampak ganda, yaitu gangguan produksi dan kesulitan distribusi, yang menghasilkan kombinasi kenaikan harga energi serta risiko kelangkaan fisik yang melebihi kemampuan respons domestik,” tambahnya.
Dilema Kebijakan Pemerintah: Stabilitas vs. Transformasi
Ciplis mengungkapkan pemerintah menghadapi pilihan berat antara menjaga stabilitas harga dan menyesuaikan kebijakan. Sebagai negara yang mengimpor energi, kenaikan harga minyak Brent dari 92 dolar AS per barel menjadi 113 dolar AS per barel akhir Maret 2026 memperumit situasi. “Setiap keputusan pemerintah harus menyeimbangkan tekanan fiskal dari subsidi energi dengan risiko inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat,” paparnya.
Defisit fiskal yang mencapai 2,92 persen pada 2025, setinggi level pemulihan pasca-pandemi, dan melonjak menjadi Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026, menunjukkan biaya besar untuk menjaga ketersediaan energi. “Dilema ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menguji kapasitas institusi dalam mengelola keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transisi jangka panjang,” ujarnya.
Upaya Mitigasi dan Tantangan Keberlanjutan
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis, seperti subsidi BBM sebesar Rp90 hingga 100 triliun, memaksimalkan produksi batu bara, serta mendorong infrastruktur energi bersih dan kebijakan efisiensi konsumsi. “Inflasi yang stabil di level 3,48 persen (year-on-year) Maret 2026 membuktikan efektivitas upaya ini dalam jangka pendek,” kata Ciplis. Namun, ia menambahkan bahwa stabilitas makroekonomi tetap memerlukan koordinasi antara fiskal dan moneter.
Dalam kondisi ekspektasi yang sangat rentan, pemerintah terjebak antara transparansi yang mungkin memicu kepanikan dan narasi yang bisa merusak kredibilitas jika tidak sesuai dengan realitas. “Ketergantungan impor, inefisiensi penggunaan energi, serta subsidi yang berkelanjutan membahayakan Indonesia dalam siklus fiscal-energy trap, di mana setiap guncangan global berubah menjadi tekanan fiskal domestik,” pungkasnya.
