Main Agenda: DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air

DPR Dorong Fokus Pemerintah pada Reformasi Pendidikan Lokal

Wakil Ketua Komisi X: Prabowo Perlu Benahi Kebijakan di Sektor Pendidikan

Main Agenda - Komite Pemantauan Pendidikan Nasional di DPR RI, yang dipimpin oleh Lalu Hadrian Irfani, memberikan peringatan penting kepada pemerintah agar tidak teralihkan dalam mengatasi isu pendidikan. Menurut wakil ketua komisi tersebut, banyak aspek dalam sistem pendidikan Indonesia masih memerlukan perbaikan, terutama terkait kesejahteraan pendidik dan kebijakan yang berkaitan dengan pengajaran bahasa asing.

Menurut Lalu, pembangunan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah saat ini. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang hanya fokus pada aspek tertentu, seperti pengenalan bahasa Prancis, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar pendidikan di tanah air. “Presiden harus memastikan bahwa semua masalah pendidikan di dalam negeri ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan,” jelasnya saat berbicara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6).

“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menuntaskan ini. Bila perlu, beliau memanggil menteri-menteri terkait agar masalah ini cepat tuntas, agar tidak terus berlanjut tanpa penyelesaian,” tambah Lalu.

Menurut Lalu, kebijakan pemerintah yang saat ini berlangsung, khususnya terkait penggunaan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan, perlu dievaluasi lebih lanjut. Ia mengingatkan bahwa pengenalan bahasa asing tersebut harus dipertimbangkan dengan matang, termasuk peran dan kesiapan para pendidik yang akan mengajarinya. “Program ini tidak cukup sekadar diberlakukan, tetapi juga harus disertai dengan strategi yang jelas untuk menjaga kualitas pendidikan,” katanya.

Di sisi lain, Lalu menyoroti bahwa kesejahteraan guru, baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru masuk ke program PPPK (Pendidikan dan Pelatihan Profesional Pendidikan Kependudukan), masih menjadi tantangan besar. Ia mengatakan, upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak akan berhasil jika kondisi pendidik tidak diperbaiki secara keseluruhan. “Guru adalah tulang punggung sistem pendidikan, jadi mereka harus diperhatikan dan didukung agar dapat berkontribusi maksimal,” lanjutnya.

Beberapa tahun terakhir, pembahasan tentang penerapan bahasa Prancis di tingkat pendidikan dasar dan menengah menjadi topik kontroversial. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana untuk mengintegrasikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib, dengan harapan meningkatkan kemampuan kompetitif generasi muda Indonesia di tingkat global. Namun, kebijakan ini juga dianggap sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk menyelaraskan kurikulum dengan standar internasional.

Lalu menilai bahwa langkah tersebut memerlukan analisis mendalam, termasuk pelatihan guru dan ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai. “Kita tidak boleh terburu-buru dalam mengenalkan bahasa Prancis, apalagi jika infrastruktur pendidikan di dalam negeri belum memadai,” jelasnya. Ia menambahkan, pihak DPR siap bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk meninjau ulang rencana ini, terutama dalam rangka memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan kebutuhan pendidikan dasar.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 30% sekolah di Indonesia akan menerapkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran baru. Meski demikian, masih ada banyak pertanyaan tentang efektivitas program ini. Apakah kebijakan tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikan atau justru membebani para pendidik? “Ini harus dilihat dari perspektif jangka panjang, bukan hanya sekadar tren politik,” kata Lalu.

Dalam konteks ini, Lalu menekankan pentingnya keterlibatan aktif lembaga legislatif dalam mengawasi implementasi kebijakan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa DPR tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga harus menjadi penjamin keberhasilan reformasi pendidikan. “Kami berharap presiden dan timnya dapat berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan, terutama terkait kesejahteraan pendidik dan keberlanjutan program pembelajaran,” pungkasnya.

Kebijakan penggunaan bahasa Prancis di tingkat pendidikan dinilai memiliki dampak signifikan terhadap kurikulum nasional. Di satu sisi, hal ini dapat membuka peluang bagi siswa untuk menguasai bahasa yang digunakan dalam ekonomi global dan teknologi modern. Di sisi lain, adanya pergeseran fokus dari bahasa Indonesia ke bahasa asing menimbulkan kekhawatiran bahwa kemampuan bahasa ibu mungkin terabaikan. “Kita harus memastikan bahwa bahasa Prancis tidak menjadi pengganti bahasa Indonesia, tetapi melengkapi sistem pendidikan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Lalu menyatakan bahwa DPR akan mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diskusi lebih lanjut. Ia ingin mendengar penjelasan terperinci tentang bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan politik, tetapi juga secara realistis mampu memperbaiki pendidikan di tanah air,” tegas Lalu.

Dalam wawancara terpisah, sejumlah anggota DPR juga menyampaikan kepedulian terhadap kondisi pendidik di daerah terpencil. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang sedang diusulkan perlu melibatkan pemangku kepentingan lokal, agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya. “Pendekatan yang seragam tidak selalu cocok untuk semua wilayah, jadi harus ada adaptasi yang tepat,” kata salah satu anggota dari partai berbeda.

Dengan adanya dukungan dari DPR, diharapkan kebijakan pendidikan akan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret, seperti alokasi dana yang lebih besar, pengembangan bahan ajar, dan pelatihan pendidik. “Kita tidak bisa menunda-tunda lagi, karena pendidikan adalah investasi j