New Policy: DPR Komentari Kematian Calon Manajer KDMP saat Pelatihan

DPR Memberi Tanggapan atas Masa Kematian Peserta Pelatihan Calon Manajer KDMP

New Policy - Seorang anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bernama Rahmat Saleh memberikan perhatian terhadap insiden kematian peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terjadi selama pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil). Peristiwa ini dianggap sebagai bagian dari proses persiapan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Rahmat menilai kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut.

Masa Kematian Menjadi Momentum Evaluasi

Dalam wawancara dengan wartawan pada Jumat (26/6), Rahmat Saleh menyatakan bahwa insiden ini harus menjadi titik awal untuk meninjau kembali seluruh tahapan pelaksanaan. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan tidak ada pengulangan kesalahan serupa di masa depan. "Kematian peserta pelatihan ini bukan hanya kejadian yang menyedihkan, tetapi juga kesempatan untuk merenovasi cara kerja agar lebih aman dan efektif," tambah Rahmat.

KDMP Sebagai Program Strategis Pemerintah

Menurut Rahmat, KDMP adalah salah satu inisiatif penting dalam kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi yang dijalankan oleh para penggerak lokal. Oleh karena itu, keberhasilan SPPI dalam melahirkan calon manajer yang kompeten sangat menentukan. "Tahapan pelatihan harus menjadi pilar utama dalam memastikan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan," jelasnya.

Penyesuaian Pendekatan Pelatihan

Rahmat Saleh menyoroti perluasan metode pelatihan agar lebih sesuai dengan latar belakang peserta. Ia menjelaskan bahwa calon manajer KDMP dan KNMP berasal dari kalangan sipil dengan perbedaan pengalaman dan keterampilan. "Mereka bukan prajurit militer, tetapi warga desa yang ditugaskan membangun ekonomi lokal. Maka, pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

"Calon manajer KDMP ini bukan prajurit militer. Mereka berasal dari masyarakat sipil yang sedang dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Oleh karena itu, tentu diperlukan penyesuaian metode, intensitas, maupun standar pelatihan agar tetap relevan, proporsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan mereka jalankan nantinya,"

Dalam konteks ini, Rahmat meminta pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas latsarmil sebagai bagian dari program. Ia menyebutkan bahwa meskipun pelatihan kemiliteran memberikan pengalaman pembentukan disiplin, aspek teknis dan manajerial lebih dominan dalam tugas sehari-hari para manajer koperasi. "Sistem pelatihan harus optimal untuk mendukung kebutuhan tersebut," tambahnya.

Penekanan pada Kesiapan Operasional

Rahmat Saleh mengingatkan bahwa tujuan utama dari SPPI adalah menghasilkan calon manajer yang siap mengelola koperasi secara profesional. Hal ini memerlukan fokus pada penguasaan aspek-aspek seperti tata kelola keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menilai pelatihan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut politisi PKS asal Sumatra Barat ini, pengalaman dalam pelatihan kemiliteran mungkin bermanfaat, tetapi tidak cukup untuk menggantikan kompetensi teknis yang diperlukan. "Koperasi desa memerlukan manajer yang bisa mengelola operasional dengan efisien, bukan hanya menjalani proses pelatihan yang terkesan formal," ujarnya.

Kemungkinan Penyebab dan Langkah Peningkatan

Dalam meninjau kejadian kematian peserta pelatihan, Rahmat Saleh menyarankan pemerintah melakukan analisis menyeluruh mengenai lingkungan dan prosedur pelatihan. Ia menyoroti perlunya penyesuaian intensitas aktivitas selama latsarmil agar tidak melelahkan atau membahayakan peserta. "Dengan adanya perbedaan latar belakang, metode pelatihan harus fleksibel dan mampu memenuhi kebutuhan beragam peserta," jelasnya.

Rahmat juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kesehatan peserta selama pelatihan. Ia mengusulkan adanya penambahan jadwal istirahat atau evaluasi kesehatan di tengah proses. "Kebutuhan kesehatan mental dan fisik peserta tidak boleh diabaikan, terutama karena mereka bertugas membangun ekonomi desa," tambahnya.

Kerja Sama dengan Pihak Lain

Selain itu, Rahmat Saleh menyarankan kerja sama lebih erat antara DPR, Kementerian Perdagangan, dan lembaga pelatihan untuk memastikan proses rekrutmen dan pelatihan lebih transparan. Ia menilai kejadian kematian ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara peningkatan keterampilan dan perlindungan peserta. "Pemerintah harus merespons dengan cepat dan menyeluruh, karena kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat krusial," katanya.

Sebagai bagian dari program nasional, SPPI diharapkan menjadi jembatan antara pendidikan dan praktik langsung di lapangan. Namun, insiden kematian peserta pelatihan menunjukkan bahwa ada celah yang perlu ditutup. Rahmat Saleh berharap evaluasi ini tidak hanya fokus pada kejadian yang terjadi, tetapi juga mendorong perbaikan sistem secara umum. "Kemajuan ekonomi desa bergantung pada keberhasilan para manajer, jadi pelatihan harus menjadi penopang yang kuat," tutupnya.

Insiden ini juga memicu diskusi di berbagai lingkup, termasuk dalam forum Koperasi Desa Merah Putih. Para anggota mengakui perlunya adaptasi metode pelatihan untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta. Dengan berbagai rekomendasi dari Rahmat Saleh, diharapkan proses SPPI bisa lebih efektif dan meminimalkan risiko serupa di masa mendatang.

Kematian peserta pelatihan menjadi pembelajaran penting dalam implementasi program SPPI. Dengan meninjau kembali pendekatan pelatihan, pemerintah bisa memastikan calon manajer KDMP dan KNMP tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab sosial yang kuat. Rahmat Saleh menegaskan bahwa program ini harus menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar inisiatif sementara.