Special Plan: DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia

DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi Setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia

Special Plan - Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 yang menjalani pelatihan militer di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) meninggal dunia setelah selesai mengikuti sesi pelatihan. Peristiwa tersebut memicu WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono untuk mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap materi dan desain pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dave mengatakan bahwa pelatihan tersebut bertujuan memberikan dasar-dasar keterampilan manajerial, namun harus dipastikan bahwa peserta dalam kondisi fisik yang memadai sebelum mengikuti.

Permintaan Dave Laksono kepada Kemenhan

Dave Laksono mengungkapkan kekhawatirannya dalam wawancara dengan wartawan di kompleks MPR/DPR, Kamis (25/6). Menurutnya, pelatihan militer yang diberikan kepada peserta SPPI merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi desa. "Pelatihan ini dianggap sebagai sesi dasar, tetapi harus dirancang agar dapat diikuti oleh peserta yang memenuhi kriteria kebugaran fisik tertentu," ujarnya.

"Pelatihan tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sederhana karena dampaknya sangat besar terhadap kesiapan peserta dalam menghadapi tugas administratif dan manajerial di lapangan," tambah Dave.

Pentingnya Tes Kesehatan dalam Seleksi Peserta

Dave juga menyoroti perlunya tes kesehatan yang lebih ketat sebagai bagian dari proses seleksi calon manajer Kopdes Merah Putih. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi alat untuk menilai kemampuan fisik peserta secara menyeluruh. "Jika tes kesehatan tidak memadai, maka risiko kecelakaan atau kejadian tak terduga seperti kematian peserta bisa terjadi," katanya.

"Kami menilai tes kesehatan harus mencakup evaluasi kondisi kardiovaskular, stamina, dan daya tahan tubuh, serta memastikan peserta tidak memiliki riwayat penyakit yang mungkin memicu komplikasi selama pelatihan," terang Dave.

Evaluasi sebagai Langkah Peningkatan Program

Dave menekankan bahwa evaluasi pelatihan militer SPPI harus menjadi prioritas agar program ini tetap relevan dan aman bagi peserta. Ia menambahkan, evaluasi ini perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kemenhan, institusi pendidikan, dan lembaga kesehatan. "Dengan evaluasi yang mendalam, kita bisa memperbaiki aspek-aspek yang kurang optimal, seperti durasi pelatihan, metode pengajaran, atau pengawasan selama proses pelaksanaan," jelasnya.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa kejadian dua peserta meninggal dunia harus menjadi pelajaran berharga. "Kasus ini mengingatkan kita bahwa pelatihan militer bukan hanya tentang teknik, tetapi juga keselamatan peserta," ujarnya. Ia menyarankan adanya penguatan pengawasan medis selama pelatihan dan pemantauan kondisi peserta setiap hari.

Program SPPI 2026 dan Perannya dalam Pembangunan Desa

Program SPPI 2026 dirancang sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan koperasi desa melalui pelatihan keterampilan manajerial yang dipadukan dengan aspek militer. Tujuan utama program ini adalah menciptakan pemimpin desa yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal. Namun, kejadian kematian peserta menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan keamanan program tersebut.

Dave menilai bahwa SPPI 2026 merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengembangkan sektor koperasi. "Program ini bertujuan menghasilkan manajer desa yang siap menghadapi tantangan di tingkat pengelolaan koperasi, termasuk dalam hal keorganisasian dan penguasaan teknik administrasi," katanya. Namun, ia mengingatkan bahwa kejadian ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan lebih serius.

Langkah Terkini dalam Evaluasi Pelatihan

Setelah kejadian tersebut, DPR menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap program pelatihan militer SPPI. Langkah ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. "Evaluasi ini harus transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder," kata Dave.

Dave menambahkan, evaluasi juga harus mencakup tinjauan terhadap rencana pelatihan jangka panjang. "Kita perlu mengecek apakah program ini sudah terintegrasi dengan kebutuhan realistis peserta, seperti jadwal pelatihan yang tidak terlalu intens atau kondisi lingkungan pelatihan yang sesuai dengan kapasitas fisik peserta," jelasnya. Ia juga mengusulkan adanya simulasi kedaruratan selama pelatihan untuk memastikan kejadian seperti kematian bisa dicegah.

Foto Pelatihan Anggota Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Foto yang menunjukkan peserta pelatihan Anggota Calon Manajer Kopdes Merah Putih diambil saat mereka mengikuti program SPPI 2026. Gambar tersebut menampilkan suasana latihan yang dinamis, dengan peserta berpakaian seragam militer dan melakukan berbagai simulasi kegiatan di lapangan. Dalam foto, terlihat para peserta bergerak cepat sambil memegang alat-alat latihan, menunjukkan tingkat keseriusan program ini.

Kematian dua peserta SPPI 2026 telah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan tentang kelayakan program pelatihan militer. Dave menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara program. "Kita perlu memastikan bahwa setiap peserta yang terlibat dalam pelatihan SPPI memiliki tingkat kebugaran yang memadai, baik sebelum maupun selama proses pelatihan," pungkasnya.