AMP
KitaBersedekah
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Special Plan: DPR Ingatkan Pemerintah Perdamaian AS Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah

Published Juni 19, 2026 · Updated Juni 19, 2026 · By Rafi Pratama

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Stabilisasi Harga BBM Saat Perdamaian AS-Iran Berlangsung

Special Plan - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah belakangan ini mengalami penurunan berkat perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran, yang dinilai menjadi langkah signifikan dalam menenangkan situasi yang memanas sebelumnya. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengapresiasi upaya ini tetapi menekankan bahwa keberhasilan perdamaian tidak boleh dianggap sebagai akhir dari masalah yang menghantui rakyat Indonesia terkait biaya bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, perjanjian tersebut lebih dari sekadar kemajuan diplomatik, karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang mengandalkan BBM sebagai kebutuhan pokok.

Pengaruh Perdamaian AS-Iran pada Pasar Energi Global

Ratna Juwita Sari, dalam wawancara di Jakarta pada Jumat (19/6), menyoroti bahwa setiap fluktuasi konflik di wilayah Timur Tengah selalu memengaruhi harga minyak global. Ia menyatakan, kenaikan harga minyak kerap terjadi saat keadaan geopolitik memburuk, sehingga masyarakat Indonesia terpaksa menghadapi kenaikan biaya transportasi, logistik, serta kebutuhan sehari-hari. "Perdamaian antara AS dan Iran, meski merupakan kemajuan baik, tetap tidak cukup untuk menjamin harga BBM turun secara signifikan," tambah Ratna, yang menegaskan perlunya langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga energi nasional.

Setiap kali terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, harga minyak dunia hampir selalu merespons dengan kenaikan. Dampaknya langsung membebani masyarakat melalui biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, setiap langkah menuju perdamaian patut diapresiasi," kata Ratna di Jakarta, Jumat (19/6).

Dalam konteks ini, Ratna menekankan bahwa dampak dari perjanjian AS-Iran bisa berupa pengurangan tekanan pada harga minyak dunia. Namun, ia memperingatkan bahwa keadaan pasar energi global tidak hanya bergantung pada peristiwa geopolitik, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan produksi negara-negara eksportir utama, seperti OPEC, serta dinamika permintaan di berbagai wilayah. "Perdamaian tersebut memberi ruang bagi stabilitas pasar, tetapi kita tidak boleh lengah karena perubahan harga BBM bisa terjadi kapan saja," ujarnya.

Penguatan Strategi Energi Nasional

Ratna Juwita Sari menyatakan bahwa momentum perdamaian antara AS dan Iran adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan energi nasional. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kondisi yang stabil ini untuk menciptakan kerangka strategis yang lebih tahan banting. "Perjanjian ini memperlihatkan bahwa globalisasi energi tidak selalu menguntungkan rakyat jika tidak diimbangi dengan kebijakan domestik yang terencana," jelas Ratna, yang menyoroti pentingnya investasi dalam produksi migas dalam negeri.

Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Ketika harga minyak naik, APBN tertekan dan masyarakat ikut menanggung dampaknya. Sebaliknya, ketika situasi global mulai membaik, pemerintah harus memanfaatkan ruang tersebut untuk memperkuat cadangan energi nasional dan mempercepat reformasi sektor energi," paparnya.

Dalam wawancaranya, Ratna juga menyinggung ketergantungan Indonesia pada impor BBM yang terus meningkat. "Selama ini, kita sering bersikap pasif terhadap perubahan harga energi global, tetapi kini waktunya untuk bergerak lebih aktif," tutur Ratna. Ia menambahkan bahwa kebijakan energi yang konsisten akan mampu mengurangi risiko kenaikan harga BBM, terlepas dari kondisi pasar internasional.

Berbagai tindakan konkret, seperti meningkatkan produksi migas dalam negeri, mempercepat pembangunan infrastruktur energi, serta mengeksplorasi sumber daya energi baru dan terbarukan, dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ratna menilai bahwa dengan memperkuat cadangan strategis minyak, Indonesia bisa lebih mandiri dalam mengatur pasokan energi dan menghindari ketergantungan terhadap harga internasional yang cenderung fluktuatif.

Perlu Diversifikasi Sumber Energi

Mengenai kebutuhan rakyat Indonesia akan BBM murah, Ratna menekankan perlunya diversifikasi sumber energi. "Kita harus menciptakan sistem yang tidak hanya mengandalkan minyak mentah, tetapi juga memanfaatkan alternatif lain seperti energi terbarukan atau gas alam untuk mengurangi risiko kenaikan harga," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti, diversifikasi menjadi jaminan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Ketika harga minyak naik, APBN tertekan dan masyarakat ikut menanggung dampaknya. Sebaliknya, ketika situasi global mulai membaik, pemerintah harus memanfaatkan ruang tersebut untuk memperkuat cadangan energi nasional dan mempercepat reformasi sektor energi," paparnya.

Diversifikasi energi, menurut Ratna, juga berkaitan dengan kebijakan perdagangan energi yang lebih adil. "Pemerintah perlu mengupayakan kebijakan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan ekspor," jelas Ratna. Ia berharap kebijakan energi nasional bisa diintegrasikan dengan program-program pembangunan daerah, agar rakyat tidak hanya menjadi korban kenaikan harga, tetapi juga bisa menikmati manfaat dari pengelolaan energi yang lebih efisien.

Di sisi lain, Ratna menyatakan bahwa pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau biomassa bisa menjadi solusi jangka panjang. "Kita harus membangun kekuatan ekonomi dari dalam, dengan mengurangi ketergantungan pada impor energi yang selalu rentan terhadap tekanan geopolitik," tutur anggota DPR yang juga berkecimpung dalam isu kebijakan energi nasional tersebut. Ia menambahkan bahwa investasi di bidang energi terbarukan akan menekan biaya produksi, sehingga harga BBM bisa terjaga lebih stabil.

Ratna berharap pemerintah mampu menjadikan perjanjian damai antara AS dan Iran sebagai titik awal untuk merumuskan kebijakan energi yang lebih inklusif. Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan energi, terlepas dari tekanan global yang terus-menerus. "Dengan stabilitas harga BBM, daya beli masyarakat bisa meningkat, yang secara langsung berdampak pada perekonomian nasional," ujarnya. Ia menilai bahwa tindakan yang cepat dan tegas dari pemerintah dalam bidang energi bisa menjadi jembatan antara kebutuhan rakyat dan ketersediaan sumber daya energi yang lebih berkelanjutan.

Di akhir wawancara, Ratna juga mengingatkan bahwa efek jangka panjang dari perjanjian AS-Iran tidak bisa diabaikan. "Meski situasi saat ini terlihat stabil, kita harus mempersiapkan diri untuk ketidakpastian masa depan," lanjut Ratna. Ia menekankan perlunya kerja sama antarlembaga, seperti Kement