New Policy: DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ingatkan untuk Menghindari Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis TA 2026/2027

New Policy -

MERAHPUTIH.COM – Dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pendidikan, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menegaskan pentingnya pemerintah provinsi melakukan pengawasan ketat terhadap Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Gelombang I TA 2026/2027. Ia menyoroti bahwa program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah di Jakarta.

Permintaan Justin Adrian Untayana

Menurut Justin, keberhasilan program tersebut bergantung pada komitmen Pemprov DKI untuk memastikan seluruh proses berjalan tanpa adanya praktik pungutan liar (pungli) yang bisa mengurangi manfaat dari bantuan pendidikan ini. Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah memperoleh manfaat gratis, sehingga para orang tua murid tidak boleh dikenai biaya tambahan, terutama yang sifatnya pungli.

“Sebentar lagi Pemprov DKI akan membuka pendaftaran program sekolah swasta gratis. Dari sekarang, saya peringatkan agar jangan sampai terjadi pungli. Ini merupakan program yang digratiskan bagi masyarakat. Oleh karena itu, para pendaftar tidak boleh dikenai biaya apa pun, terlebih yang sifatnya pungli,” ujar Justin, Sabtu (13/6).

Justin juga meminta dinas pendidikan dan tim pengecek program untuk mengawasi pelaksanaan secara langsung di lapangan. Ia menekankan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas, baik itu oknum dari lembaga pemerintahan maupun sekolah swasta yang terlibat dalam program ini.

Pengawasan dan Tanggung Jawab

“Pemprov DKI harus bersikap tegas terhadap siapa pun yang mengambil kesempatan untuk memungut biaya tambahan. Tidak peduli apakah oknum itu berasal dari lingkungan kedinasan atau dari sekolah swasta yang ditunjuk untuk menjalankan program ini,” sambung Justin.

Ia menambahkan bahwa program sekolah gratis ini memiliki dampak signifikan terhadap masa depan anak-anak Jakarta. Bagi banyak orang tua, kesempatan ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka, terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus meningkat.

“Kalau di tahap ini saja para siswa dan orang tua murid sudah mengalami kendala, dan anak-anak tidak bisa menempuh pendidikannya dengan baik, masa depan mereka akan menjadi terancam. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab?” imbuhnya.

Justin juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat. Ia menyarankan agar sistem pendaftaran dirancang secara terbuka dan jelas, sehingga semua pihak tahu aturan yang berlaku.

Kriteria dan Cakupan Program

Pendaftaran Program Sekolah Swasta Gratis TA 2026/2027 Gelombang I akan dibuka pada 15 Juni 2026. Program ini menargetkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dalam program ini, peserta didik tidak dikenai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang pangkal, atau iuran lainnya yang menjadi tanggungan sekolah. Justin berharap pemerintah memastikan bahwa seluruh biaya pendidikan dibiayai sepenuhnya oleh negara, tanpa adanya pengelolaan yang tidak transparan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya sosialisasi yang menyeluruh ke masyarakat. Banyak orang tua yang belum memahami detail program, sehingga risiko pungli bisa muncul karena kesalahpahaman. Justin mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses.

Harapan dan Langkah Ke Depan

DPRD DKI Jakarta berharap program ini bisa menjadi contoh terbaik dalam penyelenggaraan layanan publik yang adil. Justin menyatakan bahwa dengan pengawasan yang ketat, program ini bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pendidikan.

Ia juga menekankan bahwa pungli dalam pendaftaran sekolah swasta gratis bisa menimbulkan kesan bahwa program ini hanya sekadar kebijakan tampilan. “Jika ada pungutan tambahan, maka program ini akan kehilangan maknanya sebagai bantuan pendidikan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu semakin merata. Justin berharap pihak terkait tidak hanya fokus pada keberhasilan akhir, tetapi juga memastikan bahwa proses pendaftaran tidak melahirkan masalah baru.

Selain mengawasi pelaksanaan, Justin juga menyarankan agar Pemprov DKI membangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua dan siswa. Dengan demikian, setiap pelanggaran bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Konteks Pendidikan Jakarta

Program sekolah swasta gratis di Jakarta merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meratakan akses pendidikan. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta memiliki kewajiban besar dalam memastikan setiap warga negara, terutama yang berada di lapisan bawah ekonomi, memiliki peluang pendidikan yang sama.

Justin menyatakan bahwa pungli dalam pendaftaran bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Ia mencontohkan, jika ada sekolah yang menetapkan biaya tambahan meski sudah terdaftar dalam program gratis, maka orang tua murid yang tidak mampu akan kesulitan untuk memenuhi syarat.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya dalam tahap awal pendaftaran. “Kita tidak boleh membiarkan pungli muncul di akhir program, karena itu akan merusak reputasi keseluruhan kebijakan,” jelas Justin.

DPRD DKI juga berharap pihak eksternal, seperti media dan organisasi masyarakat, terlibat dalam mengawasi pelaksanaan program. Dengan dukungan publik, program ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta telah menyatakan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan melalui program ini. Namun, dalam prakte