Topics Covered: Gerindra Balas Dino Patti Djalal

Gerindra Balas Dino Patti Djalal

Pertemuan Langsung Dianggap Lebih Berpengaruh dalam Diplomasi

Topics Covered - MerahPutih.com - Dalam wawancara terbaru, Bahtra Banong, juru bicara Partai Gerindra, membalas kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa diplomasi kepala negara tidak bisa direduksi hanya melalui panggilan telepon atau pertemuan virtual. Menurut Bahtra, kontak langsung antara pemimpin negara tetap menjadi elemen penting dalam membangun hubungan bilateral yang kuat.

Bahtra membenarkan bahwa setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah layak diperhatikan, termasuk usulan yang diberikan oleh Dino Patti Djalal. Namun, ia tidak sepakat jika kunjungan presiden dikurangi secara signifikan dan digantikan sepenuhnya dengan metode komunikasi digital. “Kami menghargai semua saran, termasuk yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal,” ujar Bahtra dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (2/6). “Namun, kami menilai bahwa pertemuan langsung tetap memiliki nilai diplomatik yang tak bisa diremehkan.”

“Jangan hanya melihat intensitasnya. Hal yang paling penting adalah melihat dampak dan manfaat yang dihasilkan dari setiap kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri,” tegas Bahtra.

Dalam menjelaskan argumennya, Bahtra menekankan bahwa komunikasi tatap muka memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dibandingkan pertemuan jarak jauh. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Presiden secara fisik menunjukkan sikap hormat terhadap negara mitra, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam berbagai kesepakatan strategis. “Presiden’s presence secara langsung memberi kesan bahwa Indonesia serius mengambil peran dalam peta kekuasaan global,” tambahnya.

Bahtra juga menyoroti bahwa setiap kunjungan ke luar negeri tidak hanya melibatkan pertemuan formal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Ia menyebut bahwa delegasi yang turut serta sering kali terdiri dari perwakilan sektor strategis, termasuk para pengusaha. Kehadiran Presiden, menurutnya, mempercepat proses negosiasi kerja sama ekonomi dan investasi, terutama yang memerlukan komitmen tingkat tinggi dari kedua belah pihak.

Mengenai usulan Dino Patti Djalal untuk mengurangi frekuensi kunjungan presiden, Bahtra menilai bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya akurat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memerlukan keberagaman pendekatan, termasuk kombinasi antara pertemuan langsung dan komunikasi virtual. “Tidak semua situasi membutuhkan kunjungan langsung, tetapi ketika negara-negara mitra menginginkan pertemuan berbasis kepercayaan, presiden harus hadir,” jelas Bahtra.

Dalam konteks geopolitik yang dinamis, Bahtra berpendapat bahwa diplomasi langsung adalah alat penting untuk memastikan kepentingan nasional terpenuhi. Ia mencontohkan hubungan Indonesia dengan Prancis, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin dekat akibat beberapa langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo. Kehadiran Presiden Emmanuel Macron di Indonesia dan partisipasi Prabowo dalam berbagai agenda penting di Prancis, menurutnya, membuktikan bahwa kunjungan fisik memiliki manfaat yang nyata.

Bahtra juga menyoroti bahwa perjalanan luar negeri Presiden tidak hanya biaya yang dikeluarkan negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan relasi diplomatik. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut bahwa kunjungan presiden telah membuahkan komitmen investasi sebesar Rp 2.430 triliun untuk Indonesia. Angka tersebut, menurut Bahtra, menjadi bukti bahwa strategi diplomasi aktif berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bahtra, dalam era globalisasi yang semakin cepat, komunikasi dua arah antara kepala negara tetap menjadi sarana efektif untuk menegaskan kekuatan diplomatik. Ia menjelaskan bahwa pertemuan langsung mampu membangun kesepahaman yang lebih dalam, terutama ketika isu besar seperti krisis ekonomi, keamanan regional, atau kerja sama multilateral muncul. “Dalam situasi seperti ini, keterlibatan langsung presiden memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat,” tuturnya.

Menyusul kritik dari Dino Patti Djalal, Bahtra mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri harus dinilai secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan internasional. Ia menilai bahwa kunjungan presiden ke luar negeri, meski sering dilakukan, tetap memberikan manfaat yang lebih besar daripada mengurangi frekuensinya. “Selama ini, presiden telah membangun koneksi yang kuat dengan sejumlah negara mitra strategis, dan hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bahtra menekankan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional. Ia menilai bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun reputasi sebagai negara yang aktif dan proaktif dalam diplomasi. “Dengan berbagai negosiasi yang dilakukan, presiden menciptakan peluang baru bagi Indonesia,” jelasnya.

Kritik terhadap kebijakan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, menurut Bahtra, perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Ia menilai bahwa jumlah kunjungan yang dilakukan tidak tergantung pada satu pihak, tetapi hasil dari dinamika politik dan ekonomi global. “Dalam setiap kunjungan, ada manfaat yang tidak bisa dihitung dalam angka, seperti pembentukan jaringan kemitraan dan pengaruh budaya yang dihasilkan,” tambahnya.

Sebagai wakil ketua Komisi II DPR, Bahtra menekankan bahwa keberhasilan diplomasi tidak hanya diukur dari jumlah negara yang dikunjungi, tetapi juga dari hasil yang dihasilkan. Ia menyatakan bahwa kehadiran presiden di luar negeri sering kali menjadi peluang untuk menyelesaikan isu yang sebelumnya sulit dicapai melalui komunikasi digital. “Dengan komunikasi langsung, Indonesia dapat menegaskan kepentingannya dengan cara yang lebih persuasif,” katanya.

Dalam menyimpulkan, Bahtra menegaskan bahwa Gerindra mendukung pendekatan holistik dalam diplomasi. Ia menekankan bahwa kunjungan presiden adalah bagian dari strategi membangun kemitraan yang berkelanjutan. “Komitmen tersebut, baik dalam hal investasi maupun kerja sama strategis, akan membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya.