Papua Barat siapkan beasiswa kedokteran bagi mahasiswa OAP
Manokwari – 2026
Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan inisiatif pendidikan khusus untuk memperkuat jajaran tenaga medis di daerah-daerah terpencil. Program ini bertujuan mengurangi defisit dokter, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Dalam wawancara dengan media di Manokwari, Rabu, Kepala Dinas Pendidikan provinsi tersebut, Barnabas Dowansiba, menjelaskan bahwa beasiswa ini merupakan bagian dari Program Papua Barat Cerdas, yang didanai sekitar Rp100 juta per orang per tahun.
“Setiap penerima wajib menandatangani surat perjanjian bermeterai sebagai komitmen untuk kembali dan mengabdi di Papua Barat setelah menyelesaikan pendidikan,” kata Barnabas.
Penandatanganan kerja sama ini diambil setelah pemerintah provinsi mengevaluasi hasil pelaksanaan program sebelumnya. Dikatakan bahwa sebagian besar penerima bantuan pendidikan tidak memenuhi janji kembali ke daerah asal setelah lulus.
“Sekali lagi saya tekankan, penerima harus tanda tangan perjanjian. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, sudah biayai, tapi setelah lulus tidak mau kembali mengabdi,” ujar Barnabas.
Beasiswa pendidikan kedokteran bagi OAP saat ini sedang dalam proses penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Termasuk dalam tahap ini adalah penentuan kuota penerima yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan jumlah pendaftar. “Setelah semua rampung, kami lakukan sosialisasi, baru dibuka untuk pendaftaran. Mulai jalan April 2026,” katanya.
Barnabas menjelaskan bahwa beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa OAP yang sedang aktif kuliah, dengan syarat melampirkan surat keterangan dari kampus, kartu mahasiswa, dan transkrip nilai.
Pemerintah provinsi juga telah berkoordinasi dengan tujuh kabupaten untuk menempatkan lulusan yang menerima bantuan biaya pendidikan. “Karena biaya pendaftaran awal masuk kuliah tidak ditanggung pemerintah provinsi,” tambah Barnabas.
Ia mencontohkan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan yang hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga dokter di puskesmas. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan respond yang cepat dari pemerintah daerah setempat untuk menangani masalah tersebut.
