Latest Program: Komnas HAM Usul Revisi Perpres, DPR Ingatkan Jangan Hambat Program MBG

Komnas HAM Usul Revisi Perpres, DPR Ingatkan Jangan Hambat Program MBG

Latest Program - MerahPutih.com - Usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh perhatian dari Badan Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyoroti pentingnya rekomendasi tersebut diperiksa secara objektif sebelum dijadikan dasar perubahan regulasi. Menurutnya, kecepatan dalam mengambil keputusan tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang menjadi fokus Komnas HAM, terutama dalam mengawasi pelaksanaan program.

Penekanan pada Tata Kelola dan Mekanisme Pengawasan

Marinus Gea menegaskan bahwa Komnas HAM tidak mengecam tujuan program MBG, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun, yang menjadi kritik utama adalah proses pengelolaan dan mekanisme pengawasan yang dianggap belum optimal. Ia menilai, adanya tumpang tindih wewenang antara regulator, operator, dan pengawas dalam Badan Gizi Nasional (BGN) bisa mengurangi efektivitas program.

“Jangan sampai upaya memperbaiki tata kelola justru menghambat percepatan pelaksanaan program yang manfaatnya sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Marinus, pemerintah masih memerlukan struktur sentralisasi tertentu dalam mengelola MBG, karena program ini baru saja diluncurkan dan memiliki cakupan nasional. Ia menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan percepatan pelaksanaan. Dengan demikian, revisi tidak boleh menjadi penghalang, melainkan alat untuk memperkuat sistem.

Perlu Pemisahan Fungsi dalam BGN

Komnas HAM juga meminta DPR memastikan pembagian tugas antara lembaga pengatur, pelaksana, dan pengawas di BGN tidak terjadi tumpang tindih. Hal ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas program dan menghindari ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Marinus mengatakan, jika wewenang tidak diatur dengan jelas, maka bisa muncul penyimpangan yang berdampak pada keberhasilan MBG.

DPR, menurutnya, harus melakukan analisis mendalam terhadap efisiensi dan keadilan distribusi bantuan. Ia menyoroti bahwa program seperti ini perlu didukung oleh sistem pengawasan yang independen, agar transparansi anggaran dan pertanggungjawaban bisa terpenuhi. "Dengan adanya mekanisme yang baik, masyarakat bisa memantau bagaimana sumber daya digunakan," tambahnya.

Keamanan Pangan Jadi Prioritas Utama

Di sisi lain, Marinus menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam MBG. Ia menyampaikan bahwa isu ini sangat sensitif karena langsung berkaitan dengan kesehatan para penerima manfaat. Jika bahan baku atau proses penyediaan makanan tidak diawasi secara ketat, maka risiko kontaminasi atau kekurangan gizi bisa terjadi.

“Keamanan pangan adalah isu yang paling sensitif karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.

Menurutnya, selain aspek tata kelola, penting juga untuk menjamin standar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat. Komnas HAM menilai, pemerintah perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil tidak hanya efisien, tetapi juga aman. Ia menambahkan, dengan menjaga keamanan pangan, program MBG bisa menjadi model yang efektif dan berkelanjutan.

Penilaian Berbasis Dampak, Bukan Hanya Jumlah

Marinus juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa dinilai hanya dari jumlah penerima manfaat atau dapur yang beroperasi. Ia berpendapat, kunci utama adalah mengevaluasi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, penurunan angka stunting, dan peningkatan kesehatan anak. "Jika hanya mengandalkan indikator kuantitatif, kita mungkin melewatkan masalah-masalah kualitatif," jelasnya.

Menurut Marinus, pengukuran keberhasilan harus lebih berfokus pada data sehat, seperti peningkatan berat badan, penurunan kasus gizi buruk, atau peningkatan tingkat nutrisi. Ia menekankan bahwa DPR perlu menghindari kesimpulan terburu-buru, karena revisi peraturan tidak boleh dilakukan tanpa memahami dinamika implementasi program di lapangan. "Program ini membutuhkan keseimbangan antara perbaikan dan kecepatan, agar tidak mengganggu dampak positif yang seharusnya dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Kesiapan Evaluasi untuk Program Nasional

Komnas HAM menilai, evaluasi terhadap MBG perlu dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait. Ia menyarankan bahwa DPR harus menggabungkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, para ahli gizi, dan masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini bisa membantu mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk meningkatkan efektivitas program.

Marinus juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem checks and balances dalam pengelolaan MBG. Ia mencontohkan bahwa adanya keterlibatan lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal, bisa memastikan tidak ada kebocoran anggaran atau penyalahgunaan dana. Selain itu, ia menyarankan adanya pelaporan berkala terhadap progres program, agar semua stakeholder dapat terlibat secara aktif.

Menurut Marinus, revisi Perpres MBG tidak boleh hanya menjadi isu politik, tetapi juga harus dilihat sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dalam pemerintahan, kejelasan peran lembaga, dan transparansi dalam penggunaan dana. "DPR memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjamin keberlanjutan MBG, bukan penghalang," pungkasnya.

Dengan semua penekanan ini, komnas HAM dan DPR berupaya menyelaraskan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses revisi, menurut Marinus, harus menjadi kolaborasi, bukan konflik, agar program MBG tetap bisa mencapai tujuannya dalam waktu yang segera. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan nasional untuk memastikan semua pihak terlibat dalam perbaikan dan pengawasan bersama.