Key Discussion: Mendagri Ungkap Kabar Terbaru soal Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Mendagri Ungkap Kabar Terbaru soal Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Key Discussion – Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan update terbaru mengenai perkembangan pemulihan wilayah yang terkena bencana banjir di Pulau Sumatera. Menurut Tito, kondisi kebanyakan daerah yang terdampak di tiga provinsi utama kini terus membaik. Data per 24 Mei 2026 menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut telah kembali ke jalur normal.

Kabupaten Terdampak di Sumatera Barat

Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, pada Minggu (24/5/2026), Tito menyampaikan bahwa dari 16 kabupaten/kota yang terkena bencana di Sumatera Barat, 13 di antaranya sudah pulih. Wilayah yang masih memerlukan perhatian lebih khusus adalah Tanah Datar, sementara Agam dan Padang Pariaman harus tetap diawasi secara intensif. “Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat kini telah stabil, namun beberapa daerah belum sepenuhnya pulih, terutama di Tanah Datar,” terang Tito dalam rapat tersebut.

Provinsi Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, dari total 19 kabupaten/kota yang terdampak banjir, 16 di antaranya sudah kembali normal. Satu wilayah, yakni Tapanuli Selatan, memperlihatkan peningkatan signifikan tetapi belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, dua daerah lain, yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, masih memerlukan dukungan tambahan. “Kondisi di Tapanuli Selatan sudah membaik, tetapi kita tidak boleh lengah karena ada kemungkinan gangguan yang bisa muncul kembali,” jelas Tito.

Progres di Aceh

Di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir telah kembali beroperasi normal. Kabupaten Gayo Lues juga menunjukkan kondisi yang hampir pulih. Namun, masih ada tujuh daerah yang membutuhkan intervensi intensif, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Tito menekankan bahwa beberapa wilayah masih mengalami kendala dalam pemulihan, meskipun situasi secara keseluruhan mulai menunjukkan peningkatan.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh pengungsi tidak lagi berada di tenda, tetapi sudah menempati hunian sementara atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Hal ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sudah mencapai titik kritis,”

Indikator Kondisi Daerah

Tito menjelaskan bahwa penilaian terhadap kondisi wilayah dilakukan berdasarkan berbagai indikator penting. Faktor-faktor seperti kelancaran pemerintahan daerah, layanan kesehatan, kegiatan belajar mengajar, akses jalan raya, serta fungsi layanan dasar seperti SPBU, PDAM, dan internet menjadi acuan utama. “Kita mengambil indikator dari aspek pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga akses ke layanan dasar masyarakat. Semua aspek ini harus berjalan secara stabil untuk menilai pemulihan yang benar-benar sempurna,” tambahnya.

Prioritas Dukungan Pendanaan

Menurut Tito, dana yang dialokasikan untuk pemulihan daerah bencana harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa dana tersebut sangat vital dalam menangani kebutuhan lanjutan seperti perbaikan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. “Dana sementara (DTH) dan hunian sementara (huntara) adalah bagian dari strategi pemulihan yang sedang kita lakukan. Jangan dikurangi, sebaliknya tingkatkan agar bisa menangani sisa-sisa bencana yang masih ada,” katanya.

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah telah berjalan secara sinergis sejak fase darurat, tanggap darurat, hingga transisi menuju pemulihan. Hal ini membantu mengakselerasi proses rehabilitasi, termasuk dalam memperbaiki sistem transportasi dan memulihkan layanan publik. “Kolaborasi antarlembaga dan daerah adalah kunci sukses dalam menghadapi bencana,” jelasnya.

Kehadiran Pejabat Kunci

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan daerah terdampak bencana berjalan efektif dan terarah. “Kita harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin ketersediaan dana dan bantuan yang diperlukan,” papar Pratikno.

Dalam diskusi, Tito juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan. Ia menekankan bahwa warga yang terdampak harus terus didukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Masyarakat adalah pilar utama dalam pemulihan. Tanpa partisipasi mereka, proses rekonstruksi akan terhambat,” tegas Tito.

Sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama dalam memastikan akses darat dan layanan kebutuhan dasar berjalan lancar. Meskipun mayoritas daerah sudah pulih, Tito menegaskan bahwa pemantauan harus terus dilakukan untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul. “Pemulihan bukan hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana di masa depan,” jelasnya.

Kesiapan untuk Masa Depan

Dalam konteks jangka panjang, Tito menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membangun ketahanan bencana di wilayah Sumatera. Ia menyarankan pembentukan sistem pemantauan dan siap sedia berbagai sumber daya di tingkat daerah. “Dengan membangun sistem yang lebih kuat, kita bisa mengurangi dampak bencana di masa depan,” tutur Tito.

Dalam kesimpulan, Tito mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pemulihan. Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini memperlihatkan hasil kerja yang menggembirakan, namun masih ada pekerjaan yang harus diperbaiki. “Kita harus terus bergerak maju dan memastikan setiap wilayah pulih secara optimal,” pungkasnya.