Latest Program: Gubernur Sumut tegas tolak teken proyek OPD yang “mark-up” anggaran

Gubernur Sumut Tolak Menyetujui Proyek OPD yang Dianggap Membebanan Anggaran Tidak Wajar

Latest Program - Medan, Sumatera Utara (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil langkah tegas dalam menolak beberapa pengajuan proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak logis. Tindakan ini terjadi setelah ia resmi terpilih sebagai gubernur periode 2024, yang menandai awalnya menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan anggaran daerah. Bobby mengungkapkan, sejumlah pihak mulai mengajukan proyek dengan cepat, tanpa melewati proses evaluasi dan paparan yang transparan, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman.

Persetujuan Proyek yang Cepat dan Sempurna

Bobby Nasution menegaskan bahwa tindakan menolak proyek-proyek ini bukanlah keputusan impulsif, tetapi hasil dari analisis matang terhadap dokumen yang diajukan. Menurutnya, beberapa OPD mencoba mempercepat persetujuan untuk memperoleh dukungan politik tanpa memastikan proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. "Saya menerima banyak permintaan, tapi harus ada dasar yang jelas sebelum memberikan persetujuan," ujarnya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5).

"Banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan," kata Bobby. "Tapi saya merasa ada keanehan karena dokumen sudah langsung ada di meja kerja tanpa melewati tahapan perencanaan yang memadai."

Dalam menyampaikan keputusannya, Bobby menyebutkan bahwa ada proyek-proyek yang dianggap memperbesar anggaran tanpa ada pertimbangan yang matang. Ia mengkritik proses yang terkesan sembrono, di mana OPD seolah-seolah membangun proyek secara spontan, lalu menyerahkan kepadanya untuk meneken. "Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang kejelasan konsep dan manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut," tambahnya.

Contoh Proyek yang Disorot

Satu contoh yang menjadi sorotan Bobby adalah proyek pembangunan fisik gedung dengan anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek ini tidak pernah dipaparkan secara rinci, baik dari segi desain maupun penggunaan dana. "Saya tanya, 'ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya?'", jelas Bobby. Ia menilai OPD tidak berusaha mengungkap detail penting sebelum meminta persetujuan.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ungkap Bobby. "Ini menunjukkan ada praktik yang tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan."

Bobby menegaskan bahwa sebagai pemimpin daerah, ia tidak akan menyetujui proyek yang hanya mencari keuntungan politik, tanpa ada kajian menyeluruh tentang kebutuhan dan prioritas pembangunan. "Saya ingin setiap proyek memiliki alasan yang masuk akal, bukan sekadar penghabisan dana," lanjutnya.

Komitmen untuk Transparansi dan Efisiensi

Dalam upaya mencegah pemborosan anggaran, Bobby memutuskan untuk lebih memperketat proses verifikasi proyek dari OPD. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan mengubah paradigma kerja di lingkungan Pemprov Sumut, di mana kebijakan harus didasari data dan pertimbangan yang jelas. "Semua harus transparan, dan keputusan tidak bisa asal-asalan," tegas gubernur.

Menurut Bobby, kebijakan transparansi ini juga merupakan respons terhadap kebiasaan lama di mana beberapa OPD mengandalkan hubungan politik untuk mempercepat persetujuan anggaran. "Ini sinyal keras bahwa kami tidak akan lagi menyetujui proyek yang dinilai janggal," kata dia. Ia menambahkan, OPD harus bisa membuktikan bahwa proyek yang diajukan benar-benar memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

Dampak dari Keputusan Gubernur

Keputusan Bobby diharapkan bisa memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan menolak proyek yang dianggap mark-up, ia mencoba memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini dianggap lambat dan rentan korupsi. "Saya ingin semua proyek bisa diawasi oleh publik, agar tidak ada kecurangan," jelasnya.

Proyek yang ditolak ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi. Bobby meminta OPD untuk memberikan laporan rinci tentang setiap pengajuan proyek, termasuk manfaat yang akan diperoleh masyarakat. "Saya ingin OPD lebih bertanggung jawab, bukan hanya mencari keuntungan pribadi," katanya. Ia menilai bahwa perubahan ini akan memperkuat kredibilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas program pembangunan.

Perubahan Paradigma dalam Pemimpinan Baru

Dalam masa jabatannya, Bobby Nasution berkomitmen untuk mengubah pola kerja di sektor publik. Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya pada tekanan dari pihak tertentu. "Setiap program harus bermanfaat, bukan sekadar menghabiskan anggaran," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia ingin menerapkan pendekatan pembangunan yang lebih sederhana dan efektif.

Menurut sumber internal Pemprov Sumut, keputusan Bobby telah menimbulkan perubahan suasana dalam lingkungan OPD. Sejumlah pejabat kini merasa lebih waspada dalam mengajukan proyek, karena tahu bahwa gubernur akan mengecek kesiapan dan kejelasan dokumen. "Ini menjadi pelajaran bagi kami, bahwa tidak bisa hanya mengandalkan hubungan politik untuk memperoleh persetujuan," kata salah satu staf pemerintah.

Proyek yang ditolak juga memberikan kesempatan bagi OPD untuk memperbaiki kinerja mereka. Bobby berharap dengan kebijakan ini, semua unit kerja bisa lebih konsisten dalam menyusun proposal yang sesuai dengan prioritas daerah. "Saya ingin setiap proyek bisa dilihat dari segi keberlanjutan dan dampak jangka panjang," tuturnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi penggunaan anggaran.

Langkah Selanjutnya untuk Reformasi Anggaran

Bobby Nasution mengungkapkan bahwa ia akan terus melakukan pengecekan terhadap proyek-proyek yang diajukan, termasuk proyek dengan anggaran besar. Ia berencana menyusun pedoman baru untuk pengajuan proyek, sehingga semua OPD diwajibkan untuk melalui tahapan perencanaan yang lebih ketat. "Kami ingin mencegah praktik seperti ini terjadi lagi di masa depan," katanya.

Dengan memperketat proses verifikasi, gubernur berharap dapat mengurangi risiko kecurangan dan memastikan dana daerah digunakan secara optimal. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari lembaga eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen, untuk memastikan semua proyek berjalan sesuai standar. "Transparansi adalah kunci keberhasilan pembangunan, dan saya akan berjuang agar hal ini terwujud," pungkas Bobby.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Bobby untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan di Sumut. Dengan menolak proyek yang tidak masuk akal, ia menegaskan bahwa anggaran daerah tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan politik yang tidak jelas. Gubernur juga menargetkan bahwa kebijakan ini akan menjadi dasar untuk evaluasi tahunan terhadap kinerja OPD, serta menambahkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam setiap proyek yang akan disetuj