New Policy: Puan: Perempuan harus terlibat dalam pengambil keputusan publik

Puan: Perempuan Harus Terlibat dalam Pengambil Keputusan Publik

New Policy - Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pihak yang terkena dampak dari isu-isu global dan nasional, tetapi juga harus menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Puan memberikan pernyataan ini dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (22/5), menyoroti peran perempuan dalam memperkuat keberdayaan sosial dan politik.

Keterlibatan Perempuan dalam Kebijakan Global

Dalam forum bertajuk "Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan" yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5), Puan mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam konteks global adalah indikator seberapa serius negara mengakui peran mereka sebagai pengambil keputusan. Ia menekankan bahwa keterlibatan ini tidak cukup sekadar simbolis, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan yang nyata.

"Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak," ujar Puan Maharani.

Puan menambahkan bahwa tantangan seperti ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan isu keamanan manusia memerlukan perspektif perempuan dalam menyusun kebijakan nasional. Menurutnya, pengambilan keputusan yang inklusif akan membawa dampak yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan.

Transformasi Kebijakan yang Terintegrasi

Menurut Puan, penguatan peran perempuan tidak cukup hanya berhenti pada representasi politik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan. Ia menekankan perlunya komitmen yang kuat, yang tidak hanya terlihat dari kebijakan yang diumumkan, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan.

"Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Puan juga menyampaikan bahwa Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki peran kunci dalam memperkuat agenda pemberdayaan perempuan. Ia menjelaskan bahwa organisasi ini menjadi jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berimbang.

KPPRI dan Ekosistem Kebijakan Inklusif

Dalam forum tersebut, Puan menggarisbawahi perlunya ekosistem yang mampu menghubungkan legislasi dengan realitas di masyarakat. Ekosistem ini, menurutnya, harus mencakup kolaborasi antara berbagai sektor dan memastikan suara perempuan di tingkat akar rumput diperhitungkan dalam kebijakan pemerintah.

"Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan," tutur Puan.

KPPRI, sebagai wadah perempuan di parlemen, bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peran perempuan dalam pembuatan kebijakan. Organisasi ini berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, NGO, serta mitra internasional agar agenda pemberdayaan perempuan dan demokrasi inklusif dapat terwujud secara nyata.

Kemitraan dan Advokasi yang Strategis

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPPRI, Sarifah Ainun Jariyah, menyampaikan bahwa organisasi tersebut akan fokus pada peningkatan advokasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Sarifah, kegiatan yang dilakukan KPPRI tidak hanya berupa upacara simbolis, tetapi harus menjadi aktivitas yang mampu memengaruhi kebijakan langsung terhadap perempuan dan anak.

"Jadi, bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya," kata Sarifah Ainun Jariyah.

KPPRI juga menargetkan pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, guna memperkuat dukungan untuk pemberdayaan perempuan. Sarifah menegaskan bahwa kolaborasi ini akan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Perspektif Perempuan dalam Tantangan Masa Kini

Ketua Panitia Forum KPPRI, Amelia Anggraini, menyoroti betapa pentingnya perspektif perempuan dalam memandu proses pengambilan keputusan publik. Ia menambahkan bahwa di tengah tantangan ekonomi, transformasi digital, dan perubahan sosial, suara perempuan harus menjadi komponen penting dalam merancang kebijakan yang inklusif.

"Perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan publik," ujar Amelia Anggraini.

Amelia menegaskan bahwa kebijakan yang mencakup perspektif perempuan akan lebih mampu merespons dinamika sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, peran KPPRI tidak hanya terbatas pada advokasi di tingkat parlemen, tetapi juga memperkuat partisipasi perempuan di berbagai level, termasuk di masyarakat sipil dan komunitas lokal.

Dengan memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan, KPPRI berharap dapat mendorong transformasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, organisasi ini berupaya untuk menciptakan kebijakan yang mampu memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama dalam menghadapi isu-isu yang mengemuka di masa kini. Puan dan rekan-rekan di KPPRI sepakat bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tergantung pada komitmen yang terus-menerus dan integrasi yang kuat dalam sistem pemerintahan.

Puan juga menekankan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan publik berjalan efektif. Dengan keberagaman perspektif yang mereka bawa, perempuan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Puan yakin bahwa kebijakan yang melibatkan perempuan akan lebih mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, termasuk isu-isu yang sering kali terabaikan.

Para anggota KPPRI sepakat bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang kemampuan untuk memengaruhi arah pembangunan nasional. Mereka berharap bahwa kebijakan yang lahir dari partisipasi perempuan akan lebih mampu menciptakan dampak positif, baik dalam pembangunan ekonomi maupun dalam memperkuat demokrasi.

Sebagai kesimpulan, Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan peran perempuan dalam kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penentu keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga-lembaga publik, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, KPPRI berkomitmen untuk memperkuat suara perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.