Wagub NTB Tegaskan Tidak Perlu Laporan Formal yang Cukup
Mataram, Rabu – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mendorong kepala daerah dan unit pemerintahan daerah (OPD) untuk menyampaikan masalah nyata di lapangan, bukan hanya laporan normatif. Menurut Indah, laporan yang menarik secara formal tidak cukup memenuhi kebutuhan pemerintah. Ia ingin mengetahui hambatan yang terjadi di tingkat desa atau kabupaten agar bisa ditemukan solusi bersama.
Indah menekankan bahwa tantangan pembangunan masa depan memerlukan pendekatan holistik, bukan hanya pemecahan masalah secara terpisah. Perubahan cara pandang dari kompetisi ke kolaborasi diperlukan, menurutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut. “Provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari sistem yang sama. Jika tidak sejalan, program sebesar apa pun tidak akan efektif,” kata dia.
“Perencanaan tidak boleh hanya menjadi dokumen. Masyarakat harus merasakan dampaknya,” ujarnya.
Indah menyoroti ego sektoral dalam penyusunan rencana pembangunan yang bisa menyebabkan tumpang tindih dan pemborosan anggaran. Ia menegaskan bahwa rencana jangka panjang harus selaras dengan kondisi lapangan. “Keberhasilan program bergantung pada perencanaan yang tepat dan implementasi yang akurat,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan beberapa agenda utama untuk 2027, seperti penguatan ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan, percepatan ekonomi digital, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data agar intervensi lebih tepat sasaran.
Pra-Musrenbang dianggap sebagai ruang dialog terbuka untuk merumuskan kebijakan yang langsung memberi manfaat bagi warga. Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata, dengan pendekatan yang presisi, didukung data, serta kerja sama lintas sektor.
