Apindo: Kebijakan perlu sasar “supply-demand” sikapi kondisi global
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggarisbawahi pentingnya kebijakan dan stimulus yang dirancang untuk menghadapi tantangan perekonomian serta geopolitik global saat ini. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, langkah ini harus menjangkau dua aspek kunci, yaitu supply dan demand, secara seimbang.
“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, serta kepastian usaha tetap terjaga,” ujar Shinta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Di sisi lain, peningkatan daya beli masyarakat menjadi fokus utama untuk memperkuat permintaan. “Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Strategi jangka pendek
Dalam masa jangka pendek, Apindo menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi serta mengurangi dampak guncangan global terhadap perekonomian domestik. Hal ini dilakukan melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kepastian logistik dan rantai pasok.
“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.
Menurutnya, penguatan konsumsi dalam negeri dan pemberian stimulus yang lebih spesifik, khususnya bagi sektor padat karya, sangat penting. Selain itu, upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, penghapusan regulasi berlebihan, dan pengurangan biaya ekonomi tinggi juga harus dilakukan.
Langkah jangka menengah hingga panjang
Untuk jangka menengah hingga panjang, Apindo menyarankan strategi struktural yang bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Ini meliputi percepatan keandalan energi dalam negeri, pengembangan energi alternatif, serta penyesuaian jenis energi dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Dalam hal ini, penguatan sektor hulu lokal untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor menjadi strategi krusial. Apindo juga menekankan perlunya reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur, tanpa mengorbankan kemampuan beli masyarakat serta efisiensi biaya logistik.
“Di momen seperti ini, semangat ‘Indonesia Incorporated’ semakin relevan sebagai dasar untuk merespons tekanan global secara bersama,” imbuh Shinta.
Menurutnya, dialog konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dengan pelaku usaha sangat penting. “Dunia usaha memandang adanya ruang dialog yang memungkinkan identifikasi serta mitigasi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujar Shinta.
Dengan komunikasi terbuka, ia menilai dunia usaha dapat menyampaikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. “Kebijakan yang dihasilkan akan lebih implementatif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan pada proses produksi, distribusi, atau layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
