Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Jakarta, IDN Times – Langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto mulai dijalankan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pada Rabu (25/3/2026), Kemhan sedang menyusun skema penyesuaian jadwal kerja untuk beberapa fungsi, dengan mengurangi hari kerja dari lima menjadi empat.
“Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang menerapkan pengurangan penggunaan BBM secara bertahap dan terukur sebagai upaya antisipasi terhadap perubahan dinamika geopolitik global,” kata Brigjen TNI Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan.
Langkah ini disebut sebagai mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Rico menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan dalam konteks administratif serta manajerial, tanpa mengurangi prioritas operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan.
Kemhan dan TNI memastikan efisiensi BBM fokus pada aspek pendukung, sementara tugas utama tetap dijaga secara optimal. Selain mengatur hari kerja, langkah lain yang direncanakan termasuk penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan pegawai.
Kritik dari Ahli Ekonomi Energi
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, meragukan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu sebagai upaya mengurangi konsumsi BBM nasional. Menurutnya, kebijakan ini tidak mudah dijalankan karena terkait perubahan perilaku.
“Mungkin, pegawai tidak bekerja di rumah pada hari Jumat, tetapi menikmati liburan di tempat wisata, sehingga konsumsi BBM tidak bisa dipangkas secara signifikan,” ujar Fahmy dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/3/2026).
Fahmy menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sektor lokal, seperti transportasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang biasa melayani karyawan kantoran. Ia juga khawatir WFH satu hari berisiko menurunkan produktivitas industri. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan analisis lebih mendalam mengenai biaya dan manfaat kebijakan ini.
“Jangan sampai penghematan subsidi BBM hanya diraih satu sektor, sementara yang lain justru menanggung biayanya,” tambah Fahmy. Ini menegaskan bahwa kebijakan WFH-1 mungkin tidak efektif tanpa pertimbangan yang matang terhadap dampak ekonomi secara keseluruhan.
