Menteri PU: WFH Tidak Berlaku untuk ASN di Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta, Jumat – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo. Ia menjelaskan bahwa tugas Kementerian PU melibatkan kehadiran langsung karena kebutuhan operasional yang mendesak.
Peran Tim Utama dalam Penanganan Bencana
Kementerian PU, kata Dody, menjadi bagian dari tim inti dalam mengatasi bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah Indonesia. “Kami tidak menerapkan WFH di Kementerian PU karena tugas kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga turut serta dalam penanggulangan bencana,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta.
“Karena kondisi darurat memerlukan respons cepat dan terkoordinasi, kehadiran fisik pegawai sangat penting untuk memastikan tindakan langsung di lapangan,” tambah Menteri PU.
Dody menegaskan kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini didasari oleh kebutuhan operasional yang tidak dapat diatasi dengan sistem kerja jarak jauh.
Pertimbangan Wilayah Terkena Bencana
Pertimbangan utama, menurut Dody, adalah kondisi di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang masih menghadapi banjir serta longsor. Ia juga mengatakan bahwa adanya korban jiwa akibat bencana di Deli Serdang memperkuat alasan untuk tetap memprioritaskan kehadiran langsung.
“Di Deli Serdang, laporan korban meninggal akibat longsor semakin membuktikan bahwa kami tidak bisa bekerja secara WFH,” ucap Dody.
Meski tidak menerapkan WFH, Kementerian PU tetap mematuhi arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga efisiensi penggunaan sumber daya dan operasional perkantoran. Beberapa upaya dilakukan, seperti mengurangi konsumsi listrik serta pendingin ruangan setelah jam kerja, dan memaksimalkan ventilasi alami di tempat kerja.
Dody berharap langkah-langkah tersebut mampu berkontribusi pada penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai tetap bertugas di kantor atau lapangan. “Dengan cara ini, kita tetap bisa memberikan efisiensi meski tidak melalui sistem WFH,” jelasnya.
