Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebijakan kerja di rumah (WFH) pada hari Jumat untuk pegawai negeri sipil (ASN) tidak dijalankan di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh sifat tugas yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan. “Di (Kementerian) PU sebenarnya enggak ada WFH, karena PU itu di samping membangun infrastruktur, kami juga termasuk bagian dari tim utama saat ada bencana,” tutur Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU, menurutnya, memiliki peran kritis dalam penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dody menekankan bahwa kehadiran fisik pegawai sangat penting agar respons terhadap kondisi darurat bisa cepat, tepat, serta terkoordinasi. “Karena itu, kami putuskan tidak menerapkan WFH,” tambahnya.

“Kemarin kan ada yang longsor dan korban meninggal di Deli Serdang. Jadi, memang kami tidak bisa WFH,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Kebijakan ini berlaku di seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, karena kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh. Kondisi di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang masih dilanda banjir serta longsoran menjadi pertimbangan utama. Ia menyebut laporan korban jiwa akibat bencana di beberapa daerah semakin memperkuat kebutuhan kehadiran langsung pegawai Kementerian PU.

Cara Mendaftar untuk Donor Darah pada 22 Juni 2025
Klik pada gambar untuk daftar donor darah 22 juni 2025

Di sisi lain, Dody memastikan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan operasional perkantoran secara efektif. Upaya efisiensi antara lain dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja. Selain itu, pemanfaatan ventilasi alami di ruang kerja juga diadakan untuk menghemat energi.

Menurut Dody, langkah-langkah tersebut tetap memberikan kontribusi nyata bagi penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai masih bekerja di kantor atau lapangan. “Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tetap ada efisiensi yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.