Ekonom nilai APBN masih resiliens, namun perlu kewaspadaan
Jakarta – Dalam situasi kenaikan harga energi internasional, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan bahwa APBN Indonesia masih memiliki daya tahan. Namun, ia menekankan bahwa ruang fiskal negara mulai mengalami tekanan. “Resiliensi APBN saat ini sedang diuji hingga batas maksimal. Jika harga minyak terus di atas 90 dolar AS per barel, pemerintah harus memilih antara memperluas defisit atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terjadi krisis,” ungkap Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
“Target awal pemerintah sebesar 2,68 persen terhadap PDB masih bisa dijaga. Namun, kita memberi peringatan bahwa risiko defisit mendekati ambang konstitusi 3,0 persen akan muncul jika harga minyak tidak turun atau BBM tidak disesuaikan,” tambah Rahma.
Menurut penjelasan Rahma, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat lebih cepat dari proyeksi awal. Per Maret 2026, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun, naik 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinan bahwa defisit APBN 2026 tetap bisa dipertahankan di bawah 3 persen, atau sekitar 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia mengatakan asumsi ini sudah mempertimbangkan skenario harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel sepanjang tahun. “Dengan rata-rata harga minyak 100 dolar AS per barel, kami telah menetapkan defisit di bawah 3 persen. Jadi, tidak ada masalah,” jelas Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).
“Jika kondisi geopolitik memburuk ekstrem, mungkin akan muncul wacana soal Perppu untuk memberi ruang fiskal yang lebih luas,” tegas Purbaya.
Pemerintah juga menyiapkan bantalan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang bisa digunakan saat terjadi situasi darurat. “Sekarang SAL mencapai Rp420 triliun. Akan dipakai kalau benar-benar terdesak,” lanjutnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal, pemerintah melakukan penghematan belanja kementerian serta mempertahankan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Meski APBN menunjukkan ketahanan, Rahma mengingatkan perlunya pengelolaan yang lebih hati-hati menghadapi ketidakpastian global saat ini.
