Tutup 240 BUMN tak Produktif – Presiden Prabowo Negara Hemat Triliunan Rupiah

Tutup 240 BUMN Tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah

Tutup 240 BUMN tak Produktif - MERAHPUTIH.COM - Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penutupan terhadap sekitar 240 perusahaan yang dimiliki oleh negara dan terus mengalami kerugian. Tindakan ini berhasil menghemat anggaran pemerintah hingga jumlah yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Menurut Prabowo, langkah penutupan BUMN tersebut merupakan bagian dari upaya mereformasi pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara yang selama ini dianggap tidak efektif dan jumlahnya berlebihan. Ia menjelaskan bahwa di masa jabatannya sebagai presiden, baru terungkap bahwa sebelumnya ada lebih dari seribu BUMN yang beroperasi. "Selama masa pemerintahannya, kami hanya menutup perusahaan-perusahaan yang terus merugi, tidak ada yang menguntungkan," tambahnya.

"Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa keberadaan BUMN yang tidak produktif memberatkan keuangan negara karena tetap membutuhkan pengeluaran besar, seperti pembayaran gaji direksi dan komisaris. Menurutnya, selama ini banyak perusahaan yang beroperasi meskipun tidak memberikan kontribusi yang bermakna. "Bahkan, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut terus mengalami kerugian, sejumlah direksi dan komisaris masih menerima remunerasi yang tinggi," paparnya.

Menurut Prabowo, selama masa jabatannya, pemerintah fokus pada penegakan efisiensi dan peningkatan kinerja BUMN. Ia menilai jumlah BUMN yang terlalu besar membuat pengelolaan menjadi rumit dan rentan korupsi. "Dengan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi secara efektif, kami telah memastikan sumber daya negara dialokasikan ke entitas yang lebih berkontribusi," jelasnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengkritik kinerja beberapa BUMN yang selama ini dianggap tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Ia menyebut bahwa pengeluaran besar untuk gaji direksi dan komisaris seringkali tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. "Seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp 50 juta per bulan atau lebih. Hal ini membuat keuangan negara terbebani, terutama jika perusahaan tersebut tidak mampu menutupi kerugian," tambahnya.

Prabowo menyoroti bahwa keberadaan BUMN yang tidak produktif tidak hanya menyerap anggaran tetapi juga mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis. Ia berharap reformasi ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara. "Dengan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi, kami membuka ruang untuk penguasaan dan pertumbuhan yang lebih baik," ujarnya.

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," kata Prabowo.

Dalam konteks reformasi BUMN, Prabowo mengemukakan bahwa langkah penutupan bukanlah keputusan impulsif, tetapi hasil evaluasi yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan kriteria tertentu, seperti kinerja finansial dan efisiensi operasional, untuk menentukan perusahaan yang layak ditutup. "Penutupan ini dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor vital dan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Prabowo juga menyoroti bahwa banyak BUMN tidak mampu beroperasi secara optimal karena ketergantungan pada birokrasi yang berlebihan. Ia menilai hal ini menyebabkan pengeluaran tidak efisien dan mengurangi fleksibilitas dalam penerapan inovasi. "Dengan mengurangi jumlah BUMN, kita bisa fokus pada pengelolaan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan pasar," tambahnya.

Pernyataan Prabowo mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak, termasuk para peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat keuangan negara dan memastikan BUMN benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian. Namun, sebagian kelompok juga menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap BUMN yang tersisa, agar tidak terjadi pengulangan kesalahan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kinerja BUMN yang masih beroperasi. Ia berharap reformasi ini menjadi langkah awal dalam penyempurnaan sistem pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. "Kita perlu membangun BUMN yang lebih tangguh, lebih transparan, dan lebih berorientasi pada hasil," pungkasnya.

Menurut analisis sejumlah ekonom, penutupan BUMN yang tidak produktif berdampak signifikan pada penghematan anggaran. Dengan mengurangi jumlah BUMN dari ribuan menjadi sekitar 240, pemerintah bisa mengalihkan dana ke sektor-sektor lain yang lebih berpotensi. "Kebijakan ini memperlihatkan komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara," kata ekonom bernama Asep Darmawan.

Dalam konteks perbandingan, Prabowo menyebut bahwa anggaran BUMN yang terbuang akibat pengelolaan yang tidak efisien bisa dianggap sebagai pembor