Solving Problems: UKT Gagalkan Mimpi 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN, Janji Pendidikan Gratis Prabowo Dipertanyakan

UKT Gagalkan Mimpi 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN, Janji Pendidikan Gratis Prabowo Dipertanyakan

Solving Problems - Gerakan Rakyat menggarisbawahi kenaikan signifikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN), seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Lonjakan biaya ini, menurut mereka, mengancam akses pendidikan bagi sekitar 60 ribu pelamar yang lulus melalui jalur prestasi, namun terpaksa menunda pendaftaran karena tidak mampu memenuhi tarif yang semakin tinggi.

Perubahan kebijakan ini dianggap bertentangan dengan janji kampanye yang pernah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2024. Dalam masa kampanye, Prabowo berjanji akan memberikan akses pendidikan gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan peningkatan beban finansial bagi calon mahasiswa, yang berpotensi membatalkan rencana mereka untuk melanjutkan studi.

Transformasi Kampus ke PTN-BH dan Akibatnya

Juru Bicara Gerakan Rakyat, Fajar Fathurahman, menjelaskan bahwa akar masalah utama berasal dari perubahan status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Status ini membuat institusi pendidikan diwajibkan mandiri secara finansial, sehingga kebijakan kampus mulai bergeser fokus dari pendidikan ke pengelolaan keuangan. "Kampus dipaksa mencari uang sendiri. Jalan pintas yang paling sering diambil adalah membebankan biaya operasional ke mahasiswa lewat UKT dan IPI yang ugal-ugalan," ujarnya dalam rilis Gerakan Rakyat, dikutip Minggu (28/6).

Menurut Fajar, kebijakan PTN-BH mempercepat komersialisasi pendidikan. Kampus, yang sebelumnya bergantung pada dana negara, kini diharuskan menghasilkan pendapatan sendiri, terutama melalui peningkatan tarif UKT. Akibatnya, biaya pendidikan menjadi lebih mahal, menyisakan ruang bagi mahasiswa yang kurang mampu. Hal ini dianggap sebagai penyerapan kompetensi pendidikan oleh sistem keuangan, yang menimbulkan ketimpangan akses.

Kritik terhadap Janji Kampanye Prabowo

Kritik terhadap janji pendidikan gratis Prabowo juga melibatkan peran komodifikasi pendidikan dalam mengubah PTN menjadi entitas bisnis. Fajar menegaskan bahwa tuntutan ekonomi tersebut berpotensi merusak visi pendidikan sebagai alat pengembangan bangsa. "Janji yang diberikan selama kampanye dianggap tidak selaras dengan realisasi kebijakan di lapangan. Masyarakat menunggu perubahan yang lebih nyata, bukan hanya slogan," tambahnya.

Dalam konteks ini, Gerakan Rakyat menyoroti bahwa UKT tidak hanya menjadi alat pendapatan, tetapi juga menyulitkan generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan. Mereka menilai bahwa kebijakan ini melanggar prinsip akses yang adil, terutama bagi lulusan SMA yang memiliki prestasi, tetapi tidak mampu mengumpulkan dana. Jumlah 60 ribu calon mahasiswa yang terdampak, menurut data, merupakan konsekuensi langsung dari kenaikan tarif tersebut.

Penolakan Pinjaman Mahasiswa

Gerakan Rakyat juga menolak rencana pemerintah yang menggantungkan solusi pada pinjaman mahasiswa. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko membuat generasi muda terjebak dalam utang sebelum bahkan memasuki dunia kerja. "Kita tidak butuh generasi muda yang memulai langkah profesional dengan beban finansial yang mencekik. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan negara," tegas Fajar.

Persoalan utang mahasiswa, menurut mereka, memperparah tantangan ekonomi yang sudah ada. Apalagi, UKT tidak hanya menjadi beban untuk pengambilan keputusan pendidikan, tetapi juga memengaruhi kualitas pengajaran dan fasilitas. Jika tidak segera diatasi, sistem ini bisa mengubah PTN menjadi penjara finansial bagi pelajar.

Tuntutan Audit dan Revisi Regulasi

Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Gerakan Rakyat menuntut audit total komponen UKT. Mereka meminta pemerintah dan kementerian terkait untuk meninjau ulang penghitungan tarif, serta memastikan bahwa biaya tidak melampaui kemampuan masyarakat. Selain itu, tuntutan juga melibatkan penghentian komersialisasi fasilitas kampus, seperti lab, perpustakaan, dan ruang kuliah, yang seharusnya menjadi milik umum.

Gerakan Rakyat menekankan pentingnya penggunaan Dana Abadi Pendidikan (DAP) untuk subsidi biaya kuliah. Mereka berharap dana tersebut digunakan secara optimal guna mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. "Pendidikan adalah senjata paling mematikan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan senjata itu dirampas dari tangan anak muda Indonesia," tandas Jubir Gerakan Rakyat itu.

Gerakan Rakyat mengajak masyarakat, orang tua, dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan pendidikan. Mereka ingin adanya kebijakan yang transparan dan progresif, bukan hanya sekadar menambah beban ekonomi. Tuntutan ini juga mencakup rencana revisi regulasi agar biaya pendidikan tidak terus meningkat, dan PTN tetap berperan sebagai pusat pembelajaran, bukan bisnis.

Dalam pernyataan resmi, Gerakan Rakyat menekankan bahwa UKT harus menjadi alat peningkatan kualitas pendidikan, bukan penghalang bagi keberlanjutan studi. Mereka menilai bahwa PTN-BH perlu segera direvisi agar kembali fokus pada misi pendidikan masyarakat. "Kalau tidak ada perubahan, mimpi 60 ribu calon mahasiswa PTN akan tetap tergagalkan. Masa depan mereka tergantung pada kebijakan yang diambil sekarang," tambah Fajar.

Gerakan Rakyat juga mengingatkan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar simbol politik, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurangi kesenjangan sosial. Mereka berharap pemerintah memberikan jawaban konkrit terhadap aspirasi masyarakat, termasuk revisi UKT yang dianggap terlalu berat bagi sebagian besar calon mahasiswa. Dengan begitu, pendidikan tetap bisa menjadi sarana peningkatan kualitas hidup, bukan hanya penghasilan pihak pemerintah.

Kebijakan UKT, menurut mereka, perlu direformasi agar lebih adil dan terjangkau. Jika tidak, PTN akan terus menjadi tempat yang dihindari oleh keluarga dari kalangan bawah, sehingga melanggar prinsip inklusivitas. "Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kesetaraan. Setiap anak, tidak peduli dari latar belakang, harus memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu," pungkas Fajar dalam rilis terbaru mereka.