Menghadapi Tantangan: Hasan Nasbi: Saat ini bukan waktu tepat provokasi terhadap pemerintah

Hasan Nasbi: Saat ini bukan waktu tepat provokasi terhadap pemerintah

Dari Jakarta, mantan pimpinan Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang memicu konfrontasi dengan pemerintah saat ini kurang tepat. Ia menilai, dalam kondisi dinamika global yang sedang berlangsung, kesatuan bangsa menjadi prioritas utama untuk menghadapi berbagai tantangan. “Dunia ekonomi sedang tidak stabil, keamanan internasional juga tidak aman, dan cuaca ekstrem di luar negeri memicu persaingan yang memanas. Namun, di dalam negeri, para pengusung demokrasi justru mempercepat gesekan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima Minggu.

Kritik dan Provokasi

Hasan menyampaikan pendapat tersebut sebagai respons terhadap pernyataan dari seorang pemimpin lembaga survei yang dinilai menimbulkan provokasi. Ia merasa prihatin melihat tindakan tersebut, karena pemimpin lembaga survei itu dianggap ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melewati proses konstitusional. Menurutnya, ini dilakukan hanya karena petahana bukan pihak yang didukung pada Pemilu 2024.

“Mereka mengklaim sebagai pejuang demokrasi, tapi tidak pernah memahami inti dari demokrasi itu sendiri. Jika perubahan kekuasaan dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilu, mengapa mereka ingin menyerang pemerintah secara langsung?”

Ia juga mengkritik cara provokasi yang berasal dari seorang ahli ilmu politik. Padahal, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini masih tinggi. “Pemimpin lembaga survei itu beroperasi dalam sistem demokrasi, tetapi justru mengabaikan proses yang sudah berjalan baik,” tambahnya.

Nilai Kritik dalam Demokrasi

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa kritik adalah bagian wajar dalam proses demokrasi. Namun, ia menyoroti bahwa provokasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa dasar konstitusional dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri.

“Jika pemerintah tidak melanggar undang-undang atau konstitusi, tapi Anda ingin mengajak rakyat untuk menjatuhkan presiden hanya karena keinginan Anda tidak tercapai, itu tidak bisa diterima,” tuturnya.