New Policy: Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dorong pendidikan inklusif di NTB

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Dorong Pendidikan Inklusif di NTB

New Policy – Kota Mataram menjadi panggung utama untuk acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan komitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif serta berkelanjutan, termasuk perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sari Yuliati menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti masyarakat, dunia usaha, dan tokoh-tokoh lokal.

Partisipasi Semesta sebagai Kunci Pendidikan Bermutu

Dalam pidatonya di Islamic Center Hubbul Wathan, Sari Yuliati menyampaikan bahwa pendidikan inklusif adalah konsep yang memadukan berbagai elemen masyarakat dalam menciptakan sistem yang adaptif dan merata. Ia menjelaskan bahwa tema Hardiknas 2026, yaitu “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor. Menurutnya, partisipasi semesta bukan sekadar slogan, tetapi strategi konkret yang perlu diterapkan guna memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pendidikan tanpa hambatan.

“Pendidikan inklusif dan berkelanjutan hanya bisa tercapai jika seluruh pihak—guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, serta dunia usaha—berperan secara aktif dan terpadu,” ujar Sari Yuliati.

Menurut Sari, partisipasi yang melibatkan berbagai pihak adalah pilar utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian. Konsep ini dianggap sebagai alat untuk memastikan setiap anak, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi, memiliki peluang yang sama untuk berkembang secara optimal.

Program Beasiswa dan Upaya Mengakomodasi Guru Swasta

Sari Yuliati juga menyoroti peran beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar yang kurang beruntung. Ia menyebutkan bahwa berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah berjalan baik, terutama di wilayah Lombok. “Kami berupaya memastikan tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi,” tegasnya. Selain itu, ia menyoroti kebutuhan pemerintah untuk memberikan pengakuan yang setara kepada guru swasta, khususnya di madrasah.

Sebagai wakil rakyat dari NTB, Sari Yuliati memperjuangkan agar guru swasta dapat diakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa status pendidik yang jelas adalah prasyarat untuk meningkatkan kualitas pengajaran di tingkat lokal. “Pemerintah harus memastikan semua jenis pendidik—baik negeri maupun swasta—diberikan perlakuan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Komitmen Terhadap Visi Nasional dan Peningkatan SDM

Sari Yuliati mengaitkan momentum Hardiknas dengan visi pembangunan nasional yang mencakup penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang berdaya. Dengan adanya pendekatan inklusif, katanya, setiap individu akan memiliki peluang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini bertujuan untuk memicu refleksi kolektif terkait peran masyarakat dalam pendidikan. Menurut Sari, momentum ini tidak hanya sekadar acara, tetapi juga wadah untuk mengevaluasi progres dan menyusun strategi baru. “Kami berharap Hardiknas menjadi sarana bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan adil,” ujarnya.

Apresiasi Terhadap Partisipasi Berbagai Pihak

Dalam kesempatan tersebut, Sari Yuliati memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di NTB. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa terwujud tanpa dukungan dari Kakanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, serta jajarannya. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, kepala madrasah, guru, dan seluruh pengelola pendidikan yang aktif di wilayah tersebut.

Menurut Sari, keberhasilan pendidikan di NTB tergantung pada kesinambungan komitmen dari semua pihak. Ia berharap Hardiknas 2026, yang dipusatkan di Islamic Center Hubbul Wathan, mampu memperkuat semangat kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif. “Dengan penerapan konsep partisipasi semesta, kami yakin pendidikan akan menjadi alat yang efektif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa,” kata Sari Yuliati.

Dalam konteks pembangunan daerah, Sari Yuliati menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah kunci untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM. Ia menjelaskan bahwa akses pendidikan yang merata akan menghasilkan generasi yang lebih mandiri dan berkompeten. Kesejahteraan guru, terutama yang berasal dari madrasah swasta, juga menjadi prioritas utama dalam upaya ini. “Pemerintah harus memastikan guru swasta tidak hanya diakui, tetapi juga mendapat fasilitas dan perlindungan yang setara,” tegasnya.

Sari Yuliati berharap momentum Hardiknas 2026 dapat menjadi peristiwa yang berdampak jangka panjang. Ia menilai bahwa pendidikan yang inklusif tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong keadilan sosial dan pemerataan peluang. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, ia optimis NTB akan menjadi contoh yang baik dalam penerapan pendidikan berkelanjutan.

Langkah Nyata untuk Mewujudkan Pendidikan yang Berkelanjutan

Sari Yuliati menyatakan bahwa langkah-langkah konkret harus terus diambil untuk mendukung pendidikan inklusif. Salah satu upayanya adalah memastikan pelajar dari keluarga miskin dapat melanjutkan studi melalui program beasiswa. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas kebijakan pengakuan terhadap guru swasta, termasuk dalam PPPK. “Pendidikan yang inklusif adalah jalan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan adil,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tantangan utama dalam pendidikan adalah ketidakmerataan akses dan kesetaraan. Oleh karena itu, peran pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi aktif dari masyarakat. “Semua pihak harus saling mendukung dan berpartisipasi dalam proses pendidikan,” tutur Sari. Ia berharap melalui Hardiknas 2026, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif akan terus ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi anak yang terabaikan dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam penutupannya, Sari Yuliati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Ia menyatakan bahwa tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu-individu yang berperan dalam proses belajar mengajar. “Semoga perayaan Hardiknas 2026 ini menjadi awal dari perubahan yang berkelanjutan,” pungkasnya.