Latest Program: BNPB ingatkan seluruh Kalaksa BPBD terjun langsung ke lokasi bencana

BNPB Remind Seluruh Kalaksa BPBD untuk Terjun Langsung ke Lokasi Bencana

Latest Program – Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tengah kejadian darurat. Kepala BNPB, Suharyanto, dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa meskipun seseorang memiliki posisi tinggi, saat bencana terjadi, mereka harus segera turun ke lokasi untuk membantu warga serta menjembatani antara masyarakat dan pemerintah daerah. “Kepala pelaksana BPBD wajib siap menjadi bagian dari respons langsung, karena itu adalah cara terbaik untuk memastikan bantuan mencapai tujuan,” ujarnya.

Mengenai Pelatihan SDMT

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan nasional, BNPB mengadakan Senior Disaster Management Training (SDMT) gelombang ketiga. Kegiatan ini dihadiri oleh 68 kepala pelaksana BPBD dari berbagai tingkat, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota, di Pusdiklat Penanggulangan Bencana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Suharyanto menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan mengasah kemampuan manajemen krisis dan memperkuat kolaborasi antara instansi terkait.

“Belajar dari pengalaman di lapangan akan memberikan wawasan berharga bagi para pemimpin BPBD, sehingga mereka bisa berbagi pengetahuan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif,” tutur Suharyanto.

Menurut Suharyanto, kepala pelaksana BPBD harus menjadi pilar utama dalam respons bencana. Ia mengingatkan bahwa pemimpin daerah harus mampu memberikan dukungan langsung kepada warga, termasuk dalam mengatur logistik, memastikan komunikasi berjalan lancar, serta membangun koordinasi dengan tim penanggulangan lainnya. “Kita semua adalah mitra dalam menghadapi bencana, dan keberadaan pimpinan di lokasi adalah kunci keberhasilan penanganan darurat,” tambahnya.

Pola Penanganan Bencana di Aceh dan Daerah Lain

Dalam pidatonya, Suharyanto memberikan contoh praktis dari penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan penanggulangan di wilayah tersebut tidak terlepas dari kehadiran pejabat BNPB secara langsung di lapangan. “Dengan terjun ke lokasi, kita bisa memahami kebutuhan warga secara real-time dan memberikan bantuan yang tepat waktu,” ujarnya.

SDMT tahun 2026 ini merupakan gelombang ketiga setelah pertama kali diadakan pada 2024. Sebelumnya, BNPB menyelenggarakan pelatihan serupa untuk memperkuat kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana. Menurut rencana, kegiatan ini akan berlangsung selama 12 hari, dari 4 hingga 16 Mei 2026. Durasi tersebut dirancang untuk memberikan ruang komprehensif kepada peserta dalam mempelajari berbagai aspek penting dalam manajemen bencana.

Isi Materi Pelatihan

Pelatihan SDMT kali ini mengintegrasikan studi kasus dari bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Peserta akan belajar tentang kepemimpinan dalam situasi krisis, sistem komunikasi kebencanaan, pengelolaan logistik, serta tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, mereka juga akan terlibat dalam simulasi gladi posko untuk mengasah kemampuan koordinasi dan respons cepat.

Suharyanto menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga praktek langsung. “Dengan menggabungkan pengalaman nyata dan simulasi, para peserta akan lebih siap menghadapi berbagai jenis bencana, baik alamiah maupun non-alamiah,” jelasnya. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas pemimpin BPBD dalam mengambil keputusan tepat dan memastikan keberhasilan operasional penanggulangan bencana.

Perspektif Peserta: Membangun Pemahaman yang Lebih Dalam

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meiliana, menyampaikan bahwa pelatihan SDMT sangat penting untuk menguatkan pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Ia mengatakan, seorang pemimpin harus memahami seluruh proses penanggulangan bencana agar bisa memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. “Dengan memperoleh pengetahuan yang mendalam, kita bisa merancang strategi penanggulangan yang lebih efektif dan responsif,” ujarnya.

“Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkaya pengalaman kerja tim. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan bencana di daerah akan lebih terjamin,” kata Dwi.

Dwi menambahkan bahwa pelatihan SDMT membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana. Ia berharap, melalui pembelajaran ini, para pemimpin BPBD bisa mengembangkan kerja sama yang lebih solid dengan pihak terkait, termasuk instansi pusat dan masyarakat lokal. “Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan warga secepat mungkin, sehingga dampak bencana bisa diminimalkan,” tuturnya.

Tantangan dan Peluang di Tengah Perubahan Iklim

Kemudian, Suharyanto mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi bencana semakin penting dalam era perubahan iklim. Ia menyoroti meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, longsoran, dan kekeringan, yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. “Dengan kesiapan yang memadai, kita bisa meminimalkan korban dan mempercepat pemulihan,” ujarnya.

BNPB juga menekankan pentingnya dokumentasi dan evaluasi setelah kejadian bencana. Ia menyebutkan bahwa data yang akurat dan komprehensif akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas penanggulangan dan mengembangkan rencana antisipasi lebih baik. “Evaluasi jangan hanya sekadar bentuk tugas administratif, tetapi harus memberikan manfaat nyata untuk perbaikan sistem ke depan,” tambah Suharyanto.

Pelatihan SDMT ini diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi para kepala pelaksana BPBD. Ia menekankan bahwa dalam menghadapi krisis, pemimpin tidak hanya perlu memiliki keahlian teknis, tetapi juga kemamp