Topics Covered: Ini Alasan BP BUMN Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

Ini Alasan BP BUMN Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

Topics Covered – Jakarta, Liputan6.com – BP BUMN, yang berperan sebagai pengatur Badan Usaha Milik Negara, mempercepat progres konstruksi Sekolah Rakyat dalam upaya memperluas akses pendidikan ke berbagai daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai, dapat menikmati fasilitas edukasi yang lebih merata. Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi simbol kehadiran negara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif. “Pendirian Sekolah Rakyat adalah upaya nyata untuk menyelaraskan visi pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan belajar yang layak,” jelasnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin 25 Mei 2026.

Pembangunan yang Berkembang di 86 Lokasi

Pada Minggu, 24 Mei 2026, proyek konstruksi Sekolah Rakyat yang melibatkan tujuh perusahaan BUMN Karya sudah mencakup 86 lokasi di berbagai daerah. Dony menyebutkan bahwa hingga saat itu, total 67.542 tenaga kerja telah dikerahkan untuk memastikan pekerjaan berjalan secara optimal. Progres realisasi proyek mencapai rata-rata 62,19 persen, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seluruh proyek ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026, yang merupakan batas waktu yang telah ditentukan untuk mempercepat proses pembangunan.

Dony Oskaria menjelaskan bahwa percepatan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar. “Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil atau daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya,” tambahnya. Ia menekankan bahwa penyelesaian proyek dalam tenggang waktu yang singkat adalah kunci untuk memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional.

Langkah Strategis untuk Memastikan Progres Optimal

Dalam pertemuan dengan direksi Karya Group pada Senin, 25 Mei 2026, Dony mengupas lebih lanjut langkah-langkah yang diambil untuk menjamin kelancaran pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa penguatan pendanaan menjadi prioritas utama, dengan alokasi dana yang terus diintensifkan agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, sistem monitoring progres dijalankan secara berkala setiap minggu untuk menindaklanjuti setiap kendala yang muncul.

“Dukungan pendanaan harus diperkuat agar proyek dapat berjalan tanpa gangguan,” kata Dony. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antar BUMN, yang tidak hanya fokus pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga memastikan proyek berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Sinergi antar BUMN tidak hanya menjadi alat untuk mempercepat kecepatan progres, tetapi juga untuk menjaga kualitas hasil akhir,” ujarnya.

Penyesuaian Proses Legal dan Kolaborasi dengan Kementerian

Dony menyebutkan bahwa BP BUMN juga mengambil langkah strategis dalam penguatan aspek legal dan hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. “Kemitraan dengan lembaga pemerintah adalah bagian dari upaya mempercepat penyelesaian proyek di lapangan,” jelasnya. Penyesuaian proses legal ini diharapkan meminimalkan hambatan administratif dan memastikan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana.

Dalam pertemuan tersebut, Dony juga menyoroti pentingnya selektivitas BUMN Karya dalam menentukan vendor dan subkontraktor. “Pemilihan mitra harus didasari pertimbangan kualitas, kapasitas, dan kepatuhan terhadap standar konstruksi,” katanya. Dengan memperketat proses pemeriksaan, BP BUMN memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi kriteria layak guna.

Komitmen untuk Kualitas dan Keberlanjutan

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga kualitas. Dony menegaskan bahwa BP BUMN berkomitmen untuk menjaga integritas proyek hingga selesai. “Kita harus memastikan bahwa setiap bangunan sekolah tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga menjadi ruang belajar yang nyaman dan inspiratif bagi siswa,” tambahnya.

Komitmen ini juga mencakup upaya untuk membangun sinergi yang lebih kuat antar BUMN. “Kolaborasi antar perusahaan BUMN tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan bahwa proyek berkelanjutan dan berdampak luas,” jelas Dony. Ia berharap melalui langkah-langkah ini, Sekolah Rakyat dapat menjadi bagian dari kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis masyarakat.

Target dan Harapan untuk Masa Depan

Dony Oskaria menambahkan bahwa target penyelesaian proyek pada 20 Juni 2026 adalah batas waktu yang ketat, tetapi bisa dicapai dengan koordinasi yang baik. “Proses monitoring progres akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua fasilitas terpenuhi sesuai standar,” ujarnya. Harapan besar ditempatkan pada Sekolah Rakyat sebagai simbol keberhasilan pembangunan yang berkeadilan.

Dony juga memaparkan bahwa penguatan hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi jalan untuk mempercepat proses izin dan perizinan yang diperlukan. “Kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait juga diharapkan mampu mendukung visi nasional,” katanya. Dengan adanya kebijakan yang konsisten dan dukungan pihak terkait, ia yakin Sekolah Rakyat akan menjadi aset penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Sekolah Rakyat sebagai Gerakan Nasional

Dony menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya proyek perusahaan BUMN, tetapi juga gerakan nasional yang melibatkan berbagai pihak. “Kita berharap, proyek ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran BUMN dalam penyediaan fasilitas publik,” ujarnya. Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dilihat sebagai jembatan antara kebutuhan pendidikan dan kesetaraan akses di seluruh wilayah.

Proyek pembangunan ini menjadi bukti nyata komitmen BP BUMN untuk menyediakan layanan pendidikan