Main Agenda: Pemerintah siapkan pemerataan pusat data ke Timur Indonesia

Pemerintah Siapkan Pemerataan Pusat Data ke Timur Indonesia

Main Agenda – Jakarta, Antaranews – Langkah pemerintah untuk mendorong penyebaran pusat data di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian timur, semakin mendapat perhatian serius. Rencana ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), yang bertujuan memperluas cakupan infrastruktur digital dari pusat kota besar di wilayah barat ke daerah-daerah lebih terpencil di timur. Menurut Wayan, kepala dinas tersebut, langkah ini penting agar tidak semua aktivitas data center hanya terpusat di satu area. “Kita sedang merancang rencana utama atau master plan khusus untuk pusat data yang dikelola oleh sektor swasta atau industri privat,” ujarnya. “Tujuannya adalah menempatkan pusat data tidak hanya di wilayah barat, tetapi juga di bagian timur Indonesia, sehingga distribusi sumber daya digital lebih merata.”

Koordinasi untuk Pemetaan Strategis

Penyebaran pusat data nasional dianggap perlu dilakukan, terlebih Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau, menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG), potensi pengembangan infrastruktur digital di berbagai daerah bisa dimaksimalkan. Pemerintah menilai, jika kebijakan ini terwujud, maka Indonesia akan memiliki keunggulan dalam membangun ekosistem pusat data kawasan. “Ini bisa menjadi keunggulan ekstra, selama kita mampu menyusun strategi yang tepat,” tambah Wayan. Berdasarkan laporan riset pasar dari Mordor Intelligence, industri pusat data di Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga 1,83 miliar dolar AS pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 3,48 miliar dolar AS pada 2031. Angka ini menunjukkan adanya peluang besar bagi pengembangan teknologi informasi di masa depan. Namun, hingga saat ini, sebagian besar pelaku industri pusat data masih beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Batam, yang terletak dekat Singapura. “Wilayah Jakarta dan Batam menjadi titik utama karena ketersediaan jaringan fiber yang luas serta akses ke jaringan kabel bawah laut,” jelas Wayan.

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi infrastruktur digital di Indonesia. Meski keunggulan geografis dan sumber daya teknologi ada di seluruh negeri, sebagian besar pusat data masih berkonsentrasi di wilayah barat. Untuk mengatasi masalah ini, Kemkomdigi berupaya mengajak kementerian lain dan lembaga negara untuk bekerja sama. Koordinasi tersebut bertujuan menciptakan keterpaduan dalam pengembangan pusat data, agar kebijakan bisa mendukung pertumbuhan industri secara menyeluruh.

Penguasaan Data Nasional dan Investasi

Salah satu target utama pemerataan pusat data adalah menjaga kedaulatan data nasional. Dengan menyebarkan pusat data ke berbagai daerah, pemerintah ingin memastikan bahwa informasi kritis tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta. “Peta jalan nasional industri pusat data perlu disusun agar kita bisa mengatur akses dan manfaatnya secara efektif,” kata Wayan. Ia menegaskan, langkah ini tidak hanya menguntungkan sektor teknologi, tetapi juga membuka ruang investasi yang lebih luas. Dalam upaya mempercepat pemerataan, Kemkomdigi tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tujuannya adalah mencari lokasi strategis yang memiliki potensi energi untuk menjalankan pusat data. “Kami bekerja sama dengan ESDM dan PLN untuk menemukan lokasi di wilayah timur yang bisa menjadi alternatif, seperti Merauke,” ujar Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi.

Koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN berfokus pada pengembangan infrastruktur listrik dan energi terbarukan. Denny menjelaskan bahwa lokasi yang dipilih harus memiliki pasokan energi yang stabil dan biaya operasional lebih rendah dibandingkan Jakarta atau Surabaya. “Jadi, kami mencoba menggali potensi wilayah timur, sebab keunggulan geografis dan sumber daya alam di sana bisa memperkuat daya saing nasional,” katanya. Selain itu, Kemkomdigi juga berupaya menggandeng Kementerian Perindustrian dalam proses pengaturan izin operasi pusat data. “Kementerian Perindustrian menjadi pihak yang bertanggung jawab memberikan izin, jadi komunikasi dan kerja sama dengan mereka sangat penting,” kata Denny. Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian akan memastikan kebijakan digital bisa terpadu, sehingga keberhasilan pemerataan pusat data tidak hanya tergantung pada satu lembaga.

Potensi Pusat Data Timur Indonesia

Wayan menilai, pemerataan pusat data ke wilayah timur bisa memberikan manfaat signifikan. Selain memperkuat ketersediaan infrastruktur digital, langkah ini juga akan mempercepat akses informasi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. “Kalau kita bisa menempatkan pusat data di kawasan timur, maka respons waktu atau latency bisa berkurang, sehingga layanan digital lebih efisien,” jelasnya. Sementara itu, Denny mengungkapkan bahwa koordinasi dengan ESDM dan PLN sudah dimulai. “Kami sedang mengeksplorasi lokasi yang memiliki pasokan energi yang memadai, agar operasional pusat data di wilayah timur bisa berjalan lancar,” ujarnya. Lokasi yang dipertimbangkan tidak hanya mencakup kota-kota besar seperti Surabaya, tetapi juga kawasan yang lebih jauh seperti Merauke. “Jadi, tidak hanya Jakarta lagi, tapi juga lokasi baru yang lebih layak,” imbuh Denny.

Kemkomdigi optimis, kebijakan ini akan membuka peluang ekspor teknologi informasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat data kawasan. “Pemetaan lokasi ini sangat penting, karena keberhasilan penyebaran pusat data akan bergantung pada koordinasi antarlembaga,” tambah Wayan. Ia menegaskan, pemerintah akan terus mengajak seluruh pihak untuk melibatkan diri dalam mendorong pertumbuhan industri.

Strategi Nasional dan Mitra Lintas Sektor

Pemerataan pusat data juga diharapkan menjadi bagian dari positioning strategis nasional. “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi hub data center di kawasan Asia Tenggara, jadi kita harus mempercepat langkah-langkahnya,” ujar Wayan. Ia menambahkan, dengan keberhasilan penyebaran pusat data, Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang mampu memenuhi kebutuhan digital global. Denny menjelaskan, selain bekerja sama dengan ESDM dan PLN, Kemkomdigi juga berupaya menyelaraskan kebijakan dengan berbagai pihak terkait. “Kami menggandeng Kementerian Perindustrian agar pengaturan izin operasi bisa lebih efisien,” katanya. Dengan penyesuaian mekanisme pengizinan, pelaku industri swasta diharapkan lebih mudah berinvestasi di wilayah timur.

Wayan menekankan, pemerataan pusat data tidak hanya sekadar peningkatan infrastruktur, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan