Agenda Utama: Bappenas tekankan integrasi bansos dengan pemberdayaan masyarakat

Bappenas tekankan integrasi bansos dengan pemberdayaan masyarakat

Penguatan Bansos dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pertemuan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta delegasi Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menggarisbawahi pentingnya perubahan dalam program bantuan sosial (bansos) yang lebih terpadu dengan upaya memperkuat kemampuan masyarakat. Menurut Rachmat, dua faktor utama yang perlu ditekankan adalah kemampuan masyarakat dan kualitas data yang akurat. “Tanpa data yang tepat, intervensi sosial bisa meleset sasaran,” katanya.

Penajaman Kebijakan Bansos

Kepala Bappenas juga menyampaikan kebutuhan untuk mengarahkan kebijakan bansos agar tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa mendorong kemandirian masyarakat. Momentum sensus ekonomi dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki basis data nasional, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan efisiensi bansos melibatkan penekanan pada pengurangan kesalahan pengelompokan penerima manfaat dan pengoptimisasian data.

Penggunaan Data yang Akurat

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat menekankan bahwa data sosial saat ini masih belum memadai. “Kita perlu memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran,” tambahnya. Kementerian Sosial telah menyatakan komitmen untuk mempercepat transformasi data melalui penguatan keterampilan dan pengembangan aset masyarakat.

Model Pembangunan Sosial Baru

Rachmat menyebutkan bahwa Presiden telah mengusulkan model baru pembangunan sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. “Ini menjadi ujian bersama untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal, baik dalam kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, maupun layanan dasar lainnya,” ujarnya dalam

kutipan yang disampaikan di Jakarta, Kamis.

Komitmen Lintas Kementerian

Wamenkeu menyoroti kebutuhan peningkatan akurasi dalam distribusi program perlindungan sosial, serta pentingnya pendekatan pemberdayaan sebagai fondasi dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penyaluran bansos diharapkan bisa menciptakan pendapatan dan peluang kerja bagi masyarakat. Pertemuan ini, kata Rachmat, memperkuat komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif, berkelanjutan, dan tepat sasaran melalui sinergi lintas lembaga.