New Policy: Hasilkan 240 Ton per Hari, Masyarakat Kota Jayapura Diajak Pilah Sampah dari Rumah

Hasilkan 240 Ton per Hari, Masyarakat Kota Jayapura Diajak Pilah Sampah dari Rumah

New Policy – Kota Jayapura, Papua, kembali menjadi sorotan karena volume sampah yang dihasilkan mencapai 240 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat menyampaikan hal ini dalam wawancara dengan Antara, Rabu 27 Mei 2026. Angka tersebut meningkat hingga 300 ton pada hari raya keagamaan, mengisyaratkan tantangan serius dalam mengelola limbah di wilayah tersebut. Pelaksana tugas Kepala DLHK, Simon Petrus Koirewoa, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi beban di tempat pemrosesan akhir (TPA) di Koya Koso, Distrik Muara Tami.

Upaya Meminimalkan Penggunaan TPA

Simon mengungkapkan bahwa sistem pengangkutan sampah saat ini masih terbatas, sehingga tidak semua wilayah mendapatkan layanan secara optimal. “Kami mengajak warga untuk memilah sampah sejak di tingkat rumah tangga, agar TPA tidak cepat penuh,” jelasnya dalam wawancara. Ia menyoroti bahwa kapasitas armada pengangkutan yang dimiliki DLHK masih kurang untuk menjangkau seluruh daerah, terutama di lokasi yang jauh dari pusat kota.

“Kendaraan yang kami miliki untuk mengangkut sampah meliputi 14 unit roda empat, 14 mobil ambrol, dan 36 dump truck. Namun, distribusi armada tersebut tidak merata, sehingga beberapa wilayah seperti Koya Barat, Koya Timur, dan Kampung di sekitar perkotaan belum terlayani maksimal,” tambah Simon.

Menurut Simon, keberadaan TPA di Koya Koso menjadi titik akhir pengelolaan sampah yang harus dikelola secara intensif. Dengan masyarakat yang lebih aktif memilah sampah, diharapkan dapat mengurangi volume limbah yang harus dibawa ke TPA. Ia juga menawarkan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau organisasi, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah. “Kami ingin ada investasi dari luar agar bisa menangani sampah yang bernilai ekonomi, seperti plastik atau kertas,” imbuhnya.

Peluang Ekonomi dari Sampah

Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat, DLHK Jayapura berharap ada peningkatan kesadaran tentang manfaat daur ulang. “Selain mengurangi volume sampah, program ini juga bisa menciptakan peluang ekonomi bagi warga, terutama dengan sampah yang bisa dijual atau digunakan untuk keperluan lokal,” kata Simon. Ia menjelaskan bahwa sampah yang dihasilkan sebagian besar terdiri dari limbah organik dan anorganik, dengan komposisi yang berbeda tergantung pada kebiasaan masyarakat.

Simultaneously, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil langkah strategis dengan mewajibkan pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap rukun warga (RW). Instruksi ini diterbitkan oleh kepala daerah sebagai bagian dari kebijakan mengelola sampah secara terpadu dan berkelanjutan. “Program BSU di setiap RW menjadi sarana memperkuat manajemen sampah dari sumbernya,” ungkap Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan DLH Bekasi, Mansyur Sulaiman, Senin 25 Mei 2026.

“Kebijakan ini juga meminta camat untuk terlibat aktif dalam mendukung pemerintah desa atau kelurahan dalam membentuk bank sampah. Setiap kecamatan wajib memfasilitasi sosialisasi prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan memantau pembuangan sampah yang tidak teratur,” terang Mansyur.

Mansyur menjelaskan bahwa pembentukan BSU bertujuan menekan jumlah sampah di tingkat sumber, terutama dari rumah tangga. “Dengan menekankan penguatan fasilitas pengelolaan sampah, seperti pelatihan pengolahan kompos dan budidaya maggot, masyarakat bisa lebih kreatif dalam mengelola limbah,” katanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan serta ekonomi warga melalui akses pasar hasil daur ulang.

Pengawasan dan Evaluasi Terpadu

Kebijakan kepala daerah Bekasi mencakup instruksi kepada seluruh camat untuk aktif mengawasi praktik pembuangan sampah liar. “Camat harus menjadi pengawas yang konsisten, terutama di wilayah desa atau kelurahan yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik,” jelas Mansyur. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak membuang atau membakar sampah sembarangan, karena dapat menimbulkan polusi udara dan merusak lingkungan sekitar.

Menurut Mansyur, tugas pemerintah desa dan lurah sangat krusial dalam mendukung pembentukan BSU. “Mereka diberikan wewenang untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik, seperti pengumpulan dan pemilahan limbah, serta melatih warga dalam mempraktikkan 3R secara mandiri,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah yang lebih baik akan memperkuat sistem daur ulang, terutama di area perkotaan yang rentan terhadap penumpukan sampah.

Besides, Pemkab Bekasi juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui aktivitas business matching. “Ini memberi akses pasar untuk produk hasil daur ulang, seperti bahan bakar dari limbah organik atau bahan baku industri,” kata Mansyur. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam menjaga lingkungan, tetapi juga bisa menghasilkan pendapatan tambahan melalui aktivitas ekonomi berkelanjutan.

Peran Masyarakat dan Kolaborasi Pemerintah

Pemkab Bekasi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah. “Kami berharap masyarakat lebih proaktif, terutama dalam memilah sampah organik dan anorganik, agar volume yang masuk ke TPA bisa diminimalkan,” kata Mansyur. Ia menjelaskan bahwa selain pengelolaan sampah di tingkat RW, pihaknya juga meminta camat untuk melaporkan setiap kegiatan pembuangan sampah yang tidak sesuai protokol, seperti sampah yang dibuang di sungai atau lereng gunung.

Menurut Mansyur, pelaporan bulanan dari setiap RW menjadi dasar untuk evaluasi pengelolaan sampah secara terpadu. “Laporan tersebut bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran dan penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan warga,” terangnya. Dengan sistem ini, Pemkab Bekasi berharap dapat menciptakan ekosistem persampahan yang lebih efisien, terutama di wilayah yang memiliki populasi padat.

Simon Petrus Koirewoa juga menyoroti kebutuhan akan investasi eksternal untuk memperkuat kemampuan DLHK Jayapura. “Sampah yang bisa dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga kita perlu kerja sama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan penggunaannya,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengurangi ketergantungan pada TPA, terutama dengan memperluas jaringan pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah di tingkat komunitas.

Di sisi lain, peran masyarakat tidak bisa diabaikan. “Pemilahan sampah sejak di rumah tangga adalah langkah awal yang penting, karena sampah yang tidak terurut akan memperparah masalah di TPA,” pungkas Simon. Dengan kolabor