Key Discussion: Pemerintah susun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Pemerintah susun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Key Discussion – Jakarta – Kementerian Pariwisata tengah merumuskan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) hingga tahun 2045, sebagai dasar untuk menyusun strategi, kebijakan, dan target pembangunan sektor pariwisata Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, menjelaskan bahwa dokumen ini mengandung komponen penting seperti perencanaan strategis, sinergi antar pemangku kepentingan, keberlanjutan, pengalaman wisatawan, serta manajemen risiko. RIPPARNAS, lanjutnya, dirancang untuk menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek dalam pengembangan pariwisata nasional.

Destinasi Prioritas dan Proses Perencanaan

Dalam kesempatan tersebut, Reza Fahlevi menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah mengembangkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk enam lokasi strategis yang dianggap penting. Enam destinasi ini meliputi Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), serta Tanjung Kelayang (Bangka Belitung). Sementara itu, pekerjaan untuk empat destinasi lain masih berlangsung, dengan fokus pada perencanaan yang lebih mendalam. Reza menekankan bahwa pengembangan destinasi tidak hanya bergantung pada perencanaan internal, tetapi juga memerlukan koordinasi yang terpadu antar pihak terkait.

“Pengembangan destinasi pariwisata membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat. Organisasi berperan sebagai orkestrator untuk memastikan harmonisasi antara berbagai aspek, seperti kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Reza Fahlevi.

Reza juga menyoroti pentingnya menciptakan destinasi yang memiliki daya saing global, sekaligus mampu memberikan dampak positif secara ekonomi. Ia menambahkan bahwa pariwisata modern harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar internasional, sambil mempertahankan nilai budaya dan ekosistem lokal. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk menghadapi perubahan iklim, pergeseran tren wisatawan, dan tantangan geopolitik.

Kebutuhan Infrastruktur Pariwisata

Dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Pariwisata telah melakukan pemetaan kebutuhan yang mendukung pengembangan 10 destinasi prioritas. Tiga dari lokasi ini termasuk wilayah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, yang dipilih sebagai pusat regeneratif. Reza menyebutkan bahwa peningkatan infrastruktur masih menghadapi tantangan terkait dana dan model bisnis yang efektif. “Kolaborasi dengan mitra strategis menjadi kunci untuk mencari solusi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Reza, pengembangan infrastruktur harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, agar tidak hanya meningkatkan aksesibilitas destinasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan. Misalnya, peningkatan jalan raya, fasilitas umum, dan sistem transportasi publik di destinasi akan meningkatkan kepuasan pengunjung, sekaligus menarik investasi dari sektor swasta. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan dana menjadi hambatan utama, sehingga kemitraan dengan pihak lain sangat diperlukan untuk mempercepat proses tersebut.

Konteks Rencana Jangka Panjang Nasional

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata, Norman Sasono, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan pariwisata merupakan turunan dari visi nasional jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025–2029 ditujukan sebagai pedoman bersama untuk pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor pariwisata yang inklusif, berkualitas, serta berkelanjutan. “RIPPARNAS menjadi wadah untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak dalam memastikan keberhasilan,” tambah Norman.

“Rencana pembangunan pariwisata merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan sektor yang tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Norman Sasono.

Sasono menambahkan bahwa keberlanjutan menjadi poin utama dalam semua rencana ini, terutama karena pariwisata bisa memengaruhi ekosistem alam dan budaya suatu daerah. Dengan RIPPARNAS, diharapkan tercipta sistem pengelolaan yang lebih efektif, termasuk pembagian keuntungan yang adil antara pengelola, pengunjung, dan masyarakat setempat. Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data, agar setiap langkah pengembangan bisa diukur dampaknya secara objektif.

Pengembangan Berkelanjutan dan Inovasi

Pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya mengandalkan perencanaan fisik, tetapi juga memerlukan inovasi dalam manajemen. Reza Fahlevi menekankan bahwa keberhasilan RIPPARNAS bergantung pada penerapan teknologi, pengelolaan sumber daya lokal, serta adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Dalam konteks globalisasi, destinasi harus mampu bersaing dengan menawarkan pengalaman unik, layanan yang terjangkau, dan pengelolaan yang responsif terhadap perubahan.

Dalam perjalanan menuju 2045, Kementerian Pariwisata juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal. Reza menyatakan bahwa pariwisata tidak bisa dipandang hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terutama diperlukan di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata tetapi masih ketergantungan pada sektor lain. “Kolaborasi dengan pihak lokal tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi,” ujarnya.

Kesiapan Masa Depan

Menurut Reza, RIPPARNAS menjadi dasar untuk membangun sistem pariwisata yang lebih terpadu, baik dalam hal infrastruktur maupun pemasaran. Ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta, agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. “Dengan rencana ini, kita bisa mengatasi tantangan yang ada dan mempercepat pertumbuhan pariwisata Indonesia di tingkat internasional,” kata Reza.

Norman Sasono menambahkan bahwa RIPPARNAS juga memberikan arahan untuk mengintegrasikan pariwisata dengan sektor lain, seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Dengan cara ini, pariwisata bisa menjadi penggerak ekonomi yang lebih luas, bukan hanya sebatas sumber penghasilan dari wisatawan. Ia berharap bahwa rencana ini mampu membangun sinergi antar sektor, sehingga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam jangka panjang, RIPPARNAS diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengukur kemajuan pariwisata nasional. Dengan menggabungkan perencanaan strategis, kolaborasi, dan keberlanjutan, Kementerian Pariwisata ingin memastikan bahwa sektor ini tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga bisa bertahan selama bertahun-tahun. Hal ini penting mengingat pariwisata merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan kebijakan global.

Kesimpulan dan Harapan

Dengan peluncuran RIPPARNAS, pemerintah