Penertiban Bangunan Ilegal di Stasiun Pasarsenen Dimulai, Warga Beralih ke Hunian Senen
Bangunan Liar Stasiun Pasarsenen Gaplok Dibongkar – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi Jakarta melakukan aksi pembersihan terhadap bangunan ilegal di sekitar jalur rel Stasiun Pasarsenen hingga Pasar Gaplok, selama dua hari berturut-turut pada akhir Juni 2026. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ruang yang telah disediakan khusus bagi jalur kereta api dan menjaga keamanan perjalanan kereta di daerah tersebut.
Sebanyak 38 lapak dagang dan 57 bangunan tidak resmi diangkat dari lokasi. Tindakan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan area sepanjang rel tidak terganggu oleh struktur yang memakan ruang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan rel. Franoto Wibowo, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, mengatakan bahwa tindakan penertiban ini merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar.
“Kami melakukan penertiban ini agar ruang yang semula dipakai untuk kebutuhan jalur kereta api bisa kembali digunakan secara optimal,” jelas Franoto kepada media, Minggu (28/6).
Menurut Franoto, kegiatan pembersihan tidak hanya fokus pada penataan fisik, tetapi juga bertujuan mengurangi risiko bahaya yang mungkin terjadi di sekitar jalur. Ini termasuk pengendalian aktivitas masyarakat yang terlalu dekat dengan rel, serta pembersihan material yang bisa menghambat perjalanan kereta.
Kegiatan penertiban ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan keamanan secara preventif. Franoto menjelaskan bahwa beberapa bangunan liar yang ada selama ini terletak di area yang seharusnya terbuka untuk jalur kereta. Dengan dibongkarnya bangunan tersebut, diharapkan alur perjalanan kereta bisa lebih lancar dan minim risiko tabrakan atau kecelakaan.
Sebagai pendukung kebijakan ini, PT Hutama Karya (Persero) telah mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan Hunian Senen. Sejak awal proyek, perseroan mempercepat pengerjaan hingga mencapai 99,04 persen pada 28 April 2026. Progres tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal baru bagi warga yang tinggal di sekitar jalur rel.
Dalam rangka mendukung penertiban, sejumlah 183 warga dari 57 kepala keluarga secara bertahap pindah ke Hunian Senen. Relokasi ini dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan pemilik lahan, untuk memastikan proses berjalan lancar dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Menurut Franoto, relokasi warga ke Hunian Senen tidak hanya untuk membebaskan area jalur, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hunian tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang dan aksesibilitas di sekitar stasiun.
Proses penataan terus berlanjut, dengan penekanan pada kerja sama lintas sektor. Franoto menyatakan bahwa selain penertiban fisik, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada warga sekitar agar mereka memahami manfaat dari tindakan ini. “Kami mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku di sekitar jalur kereta api,” tambahnya.
Kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan lahan. Hunian Senen, sebagai proyek prioritas, diharapkan dapat menampung warga yang terkena dampak dari penertiban. Franoto juga menyoroti pentingnya kebersamaan dalam menjaga keselamatan lalu lintas kereta, yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pihak terkait.
Dalam sambutannya, Franoto menekankan bahwa KAI Daop 1 Jakarta terus berupaya menjaga konsistensi dalam pengawasan dan penataan area. “Tidak hanya di Pasarsenen, kami juga memastikan penertiban serupa dilakukan di lokasi lain untuk meminimalisir bahaya yang berpotensi terjadi,” ujarnya.
Penertiban di Stasiun Pasarsenen-Pasar Gaplok dianggap sebagai langkah konkret dalam menegakkan kebijakan keselamatan transportasi. Selain itu, tindakan ini memberikan ruang bagi pengembangan infrastruktur lain, seperti akses jalan raya atau tempat parkir yang lebih efisien. Franoto berharap hasil penertiban ini bisa menjadi contoh untuk area sejenis di kota lain.
Sejumlah warga yang pindah ke Hunian Senen juga diberikan bantuan pihak terkait, seperti fasilitas pendampingan selama proses penyesuaian. Franoto menjelaskan bahwa penataan ini dilakukan secara bertahap, sehingga warga tidak mengalami gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Selama dua hari, tim penertiban bergerak cepat dan terorganisir. Mereka memastikan semua bangunan yang tidak sesuai peruntukan dibongkar secara rapi. Franoto menyatakan bahwa hasilnya cukup memuaskan, dengan penggunaan ruang di sekitar stasiun lebih terkontrol.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan menata area jalur kereta api. Ini adalah bagian dari perbaikan keselamatan perjalanan KA secara keseluruhan,” pungkas Franoto.
Dengan penertiban dan relokasi yang telah dijalankan, keadaan sekitar Stasiun Pasarsenen semakin terlihat rapi. Franoto menyebutkan bahwa langkah ini juga memberikan ruang bagi pengembangan ruang publik, seperti taman atau jalur pejalan kaki yang lebih nyaman bagi masyarakat.
KAI Daop 1 Jakarta juga menjelaskan bahwa proses penertiban akan dilanjutkan di area lain yang memerlukan perbaikan. Franoto berharap tindakan serupa bisa memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. “Kami akan terus berupaya untuk menjadikan jalur kereta api sebagai bagian yang aman dan produktif,” tambahnya.
Proyek Hunian Senen, yang telah hampir selesai, diharapkan segera ditempati oleh warga yang telah direlokasi. Franoto menegaskan bahwa penertiban di Stasiun Pasarsenen menjadi bagian dari upaya membangun kawasan yang lebih harmonis antara infrastruktur transportasi dan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah warga yang sebelumnya tinggal di area jalur rel mengapresiasi upaya penertiban tersebut. Mereka menyatakan bahwa relokasi ke Hunian Senen memberikan manfaat lebih besar, seperti akses ke fasilitas umum yang lebih baik dan pengurangan risiko kecelakaan di sekitar stasiun.
Kegiatan penertiban dan relokasi ini dianggap sebagai kolaborasi antara pemerintah, KAI, dan masyarakat. Franoto menyatakan bahwa keberhasilan penataan tidak hanya bergantung pada pihak pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat sekitar. “Kami yakin langkah ini akan memberikan dampak positif untuk lingkungan dan keamanan transportasi,” tutupnya.
