DPR Setujui Mode Pelatihan Gaya Militer untuk Calon Manajer Kopdes, Fokus pada Penguatan Kemampuan Manajerial
Main Agenda – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara resmi mengubah pendekatan pelatihan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Keputusan ini diambil setelah terjadi kejadian kematian beberapa peserta selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil), yang sebelumnya menjadi komponen utama dalam program pengembangan SDM tersebut. Kementerian Pertahanan kini memprioritaskan pembekalan dalam bidang manajerial dan bela negara sebagai pengganti pendekatan sebelumnya.
Permintaan Fokus pada Kemampuan Manajerial dari DPR
Ketua DPR, Puan Maharani, menyampaikan bahwa pelatihan untuk SPPI harus ditingkatkan dalam hal penguatan kemampuan manajerial. Dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/6), Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk memastikan program pelatihan mampu memenuhi target pengembangan SDM. “Sebaiknya pelatihan lebih fokus pada manajerial agar peserta dapat melaksanakan tugas sesuai harapan,” ujarnya.
“Kami berharap evaluasi bisa dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari sisi materi, metode pelaksanaan, maupun aspek keselamatan peserta,” kata Puan.
Menurut Puan, perubahan ini penting untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah peserta SPPI, yang telah menjadi fokus perhatian publik. “Kami berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan program berikutnya,” tambahnya.
Kemenhan Hentikan Pelatihan Gaya Militer, Tukar dengan Pembekalan Lain
Sebelumnya, Kemenhan memutuskan menghentikan pelaksanaan latsarmil bagi peserta SPPI yang akan menjadi calon pengelola koperasi desa dan nelayan. Keputusan ini diambil setelah sejumlah peserta meninggal dunia selama mengikuti pelatihan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan efektivitas metode pembelajaran. Dalam pernyataannya, Kemenhan menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memastikan peserta lebih siap dalam mengelola koperasi secara profesional.
Pelatihan latsarmil, yang sebelumnya mengutamakan pendekatan militer, kini diubah menjadi program yang menekankan bela negara dan kemampuan manajerial. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi risiko yang muncul dari metode pelatihan yang agak keras. “Kami berharap dengan pendekatan baru, peserta bisa lebih fokus pada tugas utama mereka sebagai pengelola koperasi,” kata sumber dari Kemenhan.
Proses Evaluasi yang Dipertahankan oleh DPR
DPR menyetujui perubahan model pelatihan tersebut, tetapi menekankan bahwa evaluasi harus tetap menjadi bagian integral dari proses pengembangan SDM. Puan Maharani menjelaskan bahwa perubahan ini bukan hanya sekadar penggantian metode, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki kualitas pelatihan secara menyeluruh. “DPR akan terus mengawal evaluasi yang dilakukan pemerintah, agar hasilnya bisa memberikan manfaat optimal bagi peserta,” katanya.
Evaluasi tersebut akan mencakup berbagai aspek, termasuk struktur materi pelatihan, metode penguasaan keterampilan, serta protokol keselamatan peserta. Puan juga mengingatkan bahwa pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan praktis calon manajer, terutama dalam konteks pengelolaan koperasi desa dan nelayan. “Pemahaman manajerial yang kuat akan menjadi kunci kesuksesan program ini,” tambahnya.
Implementasi Pelatihan yang Lebih Terarah
Perubahan ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas pelatihan SPPI, yang bertujuan menghasilkan SDM mumpuni dalam bidang ekonomi desa dan nelayan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program yang dirancang untuk mendukung perekonomian masyarakat pedesaan dan nelayan melalui pengelolaan unit usaha secara profesional. Dengan fokus pada kemampuan manajerial, diharapkan peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara langsung dalam lingkungan kerja mereka.
Puan Maharani menjelaskan bahwa pelatihan harus menggabungkan teori dengan praktek, sehingga peserta bisa menguasai teknik pengelolaan koperasi secara komprehensif. “Pelatihan yang baik tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut di lapangan,” katanya. Hal ini penting karena koperasi desa dan nelayan memerlukan pengelolaan yang terstruktur, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota.
Langkah Strategis dalam Pembentukan SDM Koperasi
DPR juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kemenhan dan lembaga terkait dalam menyusun program pelatihan. Puan menyarankan bahwa pelatihan harus dirancang secara sistematis, dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan ekonomi peserta. “Perlu adanya penyesuaian program sesuai kebutuhan masing-masing peserta, agar tidak ada yang merasa tidak relevan,” ujarnya.
Keputusan untuk mengganti latsarmil dengan pembekalan manajerial dan bela negara diharapkan bisa memperkuat kompetensi peserta dalam bidang bisnis dan keamanan nasional. Puan menambahkan bahwa pelatihan ini juga akan memberikan gambaran tentang tanggung jawab sosial dan peran SDM dalam membangun ekonomi lokal. “Calon manajer tidak hanya perlu memahami bisnis, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan negara,” jelasnya.
Respons Publik dan Harapan Masa Depan
Perubahan model pelatihan ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, terutama karena menekankan kebutuhan praktis peserta. Puan Maharani mengatakan bahwa DPR akan terus memantau proses pelatihan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. “Kami percaya bahwa dengan pelatihan yang lebih terarah, peserta bisa menjadi pengelola koperasi yang lebih mandiri dan berprestasi,” tegasnya.
Di sisi lain, kejadian kematian peserta selama pelatihan sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Kemenhan menegaskan bahwa penyesuaian metode pelatihan bertujuan mengurangi risiko cedera atau kecelakaan yang dapat terjadi selama proses pembelajaran. “Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan yang aman dan efektif,” tutur sumber dari Kemenhan.
Dengan model pelatihan yang baru, diharapkan tidak hanya kemampuan manajerial yang ditingkatkan, tetapi juga kesejahteraan peserta. Puan Maherani menyebutkan bahwa pelatihan yang baik harus mencakup aspek kesehatan, keselamatan, dan pemahaman akan tanggung jawab sosial. “Koperasi desa dan nelayan adalah tulang punggung perekonomian masyarakat, jadi peserta harus benar-benar siap mengemban tugas tersebut,” katanya.
