Komisi I DPR Usulkan Fokus Pelatihan Koperasi pada Aspek Manajerial
New Policy – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, mengusulkan penghapusan komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan ini akan lebih efektif jika seluruh materi pelatihan ditingkatkan ke arah peningkatan kemampuan manajerial, yang secara langsung mendukung tugas utama pengelolaan koperasi. TB Hasanuddin menekankan bahwa fokus pada pelatihan fisik atau kemiliteran justru menguras anggaran, sementara kompetensi bisnis dan profesionalisme menjadi prioritas.
Anggaran Negara Dianggap Terbuang untuk Aktivitas Kemiliteran
Dalam wawancara yang dilakukan, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa skema pelatihan yang berlangsung selama 45 hari, dengan rincian 30 hari untuk Latsarmil dan 15 hari untuk pembelajaran substansi koperasi, menyebabkan sebagian besar dana dialokasikan ke kegiatan kemiliteran. Ia menyatakan, anggaran sebesar Rp45 juta per peserta, yang diperoleh dari biaya pelatihan 7 hari seharga Rp5 juta per orang, terasa tidak sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Dengan penghapusan Latsarmil, dana sekitar Rp30 juta bisa dialihkan ke bidang manajerial, yang secara efisien meningkatkan kualitas pengelola koperasi.
“Jika pelatihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima pada Senin (29/6).
Program Pelatihan SPPI Diperkirakan Menghemat Triliunan Rupiah
Dengan jumlah peserta nasional mencapai 35.476 orang, penghematan anggaran akibat perubahan struktur pelatihan bisa mencapai triliunan rupiah. Menurut TB Hasanuddin, desain pelatihan yang terlalu mengutamakan aspek fisik dan kemiliteran justru mengabaikan kebutuhan peningkatan kompetensi profesional bagi manajer koperasi. Ia mengingatkan bahwa tugas utama seorang pengelola koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga pelatihan seharusnya disusun dengan memprioritaskan materi yang relevan dengan fungsi tersebut.
Pemerintah Biayai Pelatihan untuk Koperasi Desa dan Kampung Nelayan
Program pelatihan manajerial untuk calon pengelola KDMP didanai oleh Kementerian Koperasi, sedangkan pelatihan untuk Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. TB Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan perubahan ini, dana yang dihabiskan untuk latihan militer dapat dialihkan ke pelatihan bisnis dan manajerial, sehingga pengelola koperasi lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari.
Struktur Pelatihan SPPI Diakui Menguras Sumber Daya
Sebelumnya, pemerintah mengharuskan seluruh calon manajer KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang berlangsung selama 45 hari. Pada gelombang pertama, yang dimulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026, program ini diikuti oleh 35.476 peserta, terdiri dari 30.000 orang untuk KDMP dan 5.476 peserta untuk Kampung Nelayan Merah Putih. TB Hasanuddin menyoroti bahwa biaya yang dibebankan kepada masyarakat melalui program ini bisa ditekan jika fokus pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengelola koperasi.
Dalam pernyataannya, TB Hasanuddin juga menekankan bahwa pelatihan yang tidak efektif bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi penggunaan dana publik. Ia menilai bahwa peningkatan kompetensi manajerial lebih penting daripada latihan kemiliteran, karena manajer koperasi perlu memiliki keterampilan seperti perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pengelolaan risiko. Dengan menghilangkan Latsarmil, ia berharap pelatihan bisa lebih terarah dan memberikan dampak langsung pada pengembangan koperasi desa.
Kebutuhan Pengoptimalan Sumber Daya dalam Pelatihan Koperasi
Menurut analisis TB Hasanuddin, penggunaan anggaran untuk latihan militer yang tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan koperasi bisa dianggap sebagai pemborosan. Ia menjelaskan bahwa dalam skala nasional, penghematan tersebut akan berdampak signifikan. Misalnya, jika semua peserta menerima pelatihan yang lebih fokus pada aspek manajerial, dana yang dihemat bisa digunakan untuk pendidikan lanjut, peralatan kerja, atau pengembangan inovasi di koperasi.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin membandingkan skema pelatihan saat ini dengan desain yang lebih efektif. Ia menilai bahwa pelatihan yang berimbang antara teori dan praktik lebih mampu melahirkan manajer koperasi yang kompeten. Contohnya, dalam 15 hari pelatihan koperasi, peserta dapat belajar tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan penguasaan teknologi yang bisa diterapkan di lapangan. Sementara itu, latihan kemiliteran, meskipun memiliki manfaat untuk disiplin, bisa digantikan dengan metode pelatihan yang lebih modern, seperti simulasi dan studi kasus.
Menurut TB Hasanuddin, penghematan anggaran dalam pelatihan koperasi juga bisa meningkatkan kualitas program secara keseluruhan. Dengan dana yang lebih terbatas, pemerintah bisa memperluas cakupan peserta atau meningkatkan durasi pelatihan tanpa merugikan anggaran. Ia menambahkan bahwa perubahan ini tidak meniadakan pentingnya disiplin, tet
