KPK Terbitkan Temuan Dugaan Korupsi dalam Penetapan Sekda Kuansing
Bupati Kuansing Diduga Minta Toyota Land – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap praktik dugaan korupsi dalam proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Kasus ini terungkap melalui penyelidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi tersebut, dengan menunjukkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Amby diduga meminta satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S sebagai syarat untuk menduduki posisi Sekda.
Permintaan Mobil Sebagai Syarat Jabatan
KPK menyatakan bahwa dugaan jual beli jabatan ini bermula dari laporan masyarakat yang mengemukakan adanya praktik korupsi dalam perekrutan pegawai negeri sipil. Dalam perkara tersebut, Suhardiman Amby diduga memberikan kesempatan kepada salah satu kandidat untuk menjabat Sekda dengan imbalan berupa mobil Toyota Land Cruiser senilai sekitar Rp2,05 miliar.
“Perkara ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat,” ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (1/7).
Taufik menjelaskan bahwa pemilihan Sekda pada April 2025 dilakukan oleh Pemkab Kuansing dengan dua kandidat yang mengikuti seleksi, yakni Fahdiansyah dan Zulkarnain, yang saat itu menjabat Kepala Dinas PUPR. KPK memperkirakan bahwa Suhardiman Amby menawarkan mobil Toyota Land Cruiser sebagai imbalan agar Zulkarnain dapat menang dalam proses tersebut.
Selisih Kemampuan Finansial dan Skema Kredit
Menurut penyidik, mobil Toyota Land Cruiser tersebut dibeli secara kredit dengan cicilan sekitar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun. Dikatakan bahwa kemampuan finansial Zulkarnain dinilai kurang memadai, sehingga proses kredit diduga menggunakan identitas Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles. Ini menunjukkan adanya peran pihak swasta dalam skema pembiayaan suap jabatan.
KPK juga menyoroti bahwa dugaan praktik serupa sebelumnya terjadi pada tahun 2021, saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR. Pada masa itu, Zulkarnain diduga memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai sekitar Rp700 juta kepada Suhardiman Amby. Sebagai imbalan, Ardiles diduga memperoleh sejumlah proyek pemerintah, termasuk 13 proyek di Dinas PUPR Kuansing pada 2022 senilai Rp1,2 miliar.
Peningkatan Nilai Suap dan Pola Korupsi
Perkara ini menunjukkan adanya peningkatan nilai suap dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ke Toyota Land Cruiser 300 GR-S, yang lebih mahal. KPK menilai pola korupsi ini berlangsung secara sistematis, dengan skema kredit dipakai untuk memastikan jabatan yang diterima tetap aman selama masa cicilan berlangsung.
Dalam upaya mengelabui pihak, mobil Toyota Land Cruiser sempat direncanakan untuk dijual ke sebuah showroom guna menghilangkan jejak transaksi. Fakta ini ditemukan oleh penyidik selama operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 29 Juni 2026. Pada kesempatan itu, KPK menyita dua unit mobil, yaitu Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Land Cruiser, serta dokumen elektronik terkait pembayaran.
Pelaku dan Keterlibatan Lainnya
Dalam OTT tersebut, sebanyak 10 orang ditangkap, termasuk Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Ardiles. Selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengejar indikasi penerimaan lain terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). KPK mengungkapkan bahwa skema pembayaran melalui kredit ini menjadi bagian dari kebijakan korupsi yang dianggap lebih canggih dibandingkan metode sebelumnya.
KPK menekankan bahwa nilai suap dalam kasus ini meningkat secara signifikan, dari Rp700 juta pada 2021 hingga Rp2,05 miliar pada 2025. Dugaan ini menggambarkan kecenderungan para pelaku korupsi untuk memperbesar jumlah uang yang diberikan sebagai imbalan jabatan. Dalam proses seleksi Sekda, Zulkarnain disebut sebagai satu-satunya kandidat yang menyanggupi tawaran tersebut, sehingga dinyatakan sebagai penerima jabatan.
Langkah KPK dan Hasil Penyidikan
Penyidikan KPK terhadap kasus ini menunjukkan bahwa dugaan jual beli jabatan tidak hanya terjadi sekali, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari pola korupsi yang terstruktur. Mobil Toyota Land Cruiser, yang menjadi bukti utama, dibeli dengan cicilan lima tahun, mencerminkan kesepakatan jangka panjang antara pihak pemerintah dan swasta.
KPK juga memperlihatkan bahwa adanya transaksi melalui kredit membantu menyembunyikan alur dana suap. Dengan skema ini, para pelaku tidak perlu langsung memperoleh dana tunai, tetapi melalui pembelian aset yang lebih besar. Selain itu, penyidik menemukan bahwa mobil yang diberikan berpotensi dijual kembali untuk menutupi jejak korupsi. Hasil penyidikan ini mengarah pada penahanan terhadap Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Ardiles selama 20 hari.
Analisis dan Dampak Perkara
Kasus jual beli jabatan di Kuansing ini memicu diskusi mengenai keberlanjutan sistem perekrutan di lingkungan pemerintahan daerah. KPK menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakadilan dalam proses pemilihan pegawai, di mana status jabatan dianggap sebagai komoditas yang bisa dibeli. Dalam rangka mengungkap praktik tersebut, penyidik KPK juga mengeksplorasi hubungan antara MIC dan dinas terkait, serta bagaimana proyek pemerintah menjadi alat pembayaran.
KPK menyatakan bahwa nilai suap pada 2025 mencerminkan keinginan pelaku untuk meningkatkan jumlah imbalan secara signifikan. Dengan demikian, dugaan praktik korupsi ini tidak hanya terkait dengan jabatan Sekda, tetapi juga mencakup pengaruh pada pengambilan keputusan dalam pembangunan dan alokasi anggaran. Proses kredit yang dipakai menunjukkan kecerdikan pelaku dalam menyembunyikan transaksi, sekaligus memperlihatkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan perusahaan swasta.
Perkara ini menjadi contoh bagaimana korupsi bisa berlangsung secara halus dan menguntungkan pelaku dengan jangka waktu yang lebih panjang. Penyidikan KPK terus berjalan untuk mengungkap lebih banyak detail terkait penggunaan dana dan keuntungan yang diperoleh. Suhardiman Amby, sebagai pelaku utama, diduga memainkan peran kunci dalam memastikan terpilihnya Zulkarnain sebagai Sekda melalui skema suap yang diselundupkan.
KPK berharap dengan mengungkap kasus ini, sistem perekrutan dan pengelolaan dana di Kabupaten Kuansing bisa diperbaiki. Penyitaan barang bukti serta penahanan terhadap para pelaku menunjukkan komitmen lembaga antikorupsi untuk menegakkan hukum secara tegas. Perkara ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat daerah agar tidak terjebak dalam praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik.
