El Nino Berpotensi Menjadi Ancaman Utama, DPR Minta Langkah Darurat untuk Antisipasi Krisis
El Nino Menguat – Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi akan semakin mengintai akibat perkuatan fenomena El Nino. Dengan kemungkinan intensitas mencapai 98 persen, negara ini diperkirakan akan mengalami penurunan curah hujan yang signifikan. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan akan terjadi hingga bulan Mei 2027.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran dari para anggota legislatif. Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mengingatkan pemerintah agar segera melakukan langkah mitigasi darurat untuk menghindari dampak yang lebih parah. Menurutnya, siklus musim kering telah dimulai sejak Mei 2026, sehingga kecepatan dalam respons sangatlah penting. “El Nino ekstrem sedang mendekat, dengan peluang 98 persen. Jangan sampai pemerintah menunda tindakan hingga hutan terbakar dan sawah mulai mengering,” tegas Usman dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (2/7).
Penekanan pada Wilayah Rentan
Usman Husin menyoroti bahwa wilayah Indonesia Tengah dan Timur harus menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan. Kedua daerah ini, menurutnya, paling rentan mengalami penurunan curah hujan secara signifikan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus terhadap dua aspek penting: akses air bersih bagi masyarakat sehari-hari dan pasokan air untuk pertanian.
Pengamat cuaca tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan air menjadi faktor kritis dalam menghadapi krisis iklim. Apalagi, saat ini banyak sektor yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya air, terutama pertanian. Tanpa langkah yang tepat, kesulitan dalam mengairi lahan pertanian bisa memicu kegagalan panen yang berdampak pada ketahanan pangan nasional.
Usman menegaskan bahwa kekeringan ekstrem bisa mengganggu produksi pangan, terutama di wilayah yang memiliki persentase pertanian tinggi. “Jika tidak segera diatasi, krisis ini bisa mengurangi pasokan pangan secara drastis, memengaruhi harga komoditas, dan akhirnya menyeret rakyat ke keterpurukan,” tambahnya.
Kebutuhan Teknologi Modifikasi Cuaca
Dalam menghadapi ancaman El Nino, Usman Husin mengusulkan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai solusi darurat. Teknologi ini, menurutnya, bisa digunakan untuk mengisi kapasitas waduk, embung, dan daerah tangkapan air sebelum puncak musim kering tiba. “TMC adalah alat penting untuk menangani krisis, karena bisa mengembalikan kelembapan yang hilang,” jelasnya.
Usman menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menerapkan TMC secara efektif. Ia menyarankan bahwa teknologi ini harus dioperasikan sejak awal siklus kering untuk memastikan hasil maksimal. “Jika diamati terlambat, upaya mitigasi mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang terjadi,” imbuh legislator dari Nusa Tenggara Timur tersebut.
Langkah Darurat untuk Kebutuhan Petani
Usman Husin juga menyarankan percepatan pembangunan infrastruktur darurat berupa pipanisasi. Sistem ini diusulkan untuk mengalirkan air dari sumber terdekat ke lahan pertanian yang mulai kekeringan. “Petani telah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya besar untuk menanam benih serta menyiram tanaman. Jangan sampai usaha mereka sia-sia karena kurangnya persiapan pemerintah,” paparnya.
Kebutuhan ini, menurut Usman, sangat penting untuk mempertahankan ketahanan pangan. Jika produksi pangan turun drastis, konsekuensinya akan langsung dirasakan oleh masyarakat umum. “Kegagalan panen akan memicu kenaikan harga pangan yang bisa mengancam kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Analisis Dampak Ekonomi
El Nino tidak hanya mengancam aspek ekologis, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada sektor pangan dan ekonomi. Usman Husin menjelaskan bahwa kekeringan yang parah dapat mengurangi hasil panen, yang berujung pada kenaikan harga bahan pokok. Hal ini bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada pertanian.
Dalam konteks ini, Usman meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana darurat dan memastikan kebijakan yang terkoordinasi. Ia menilai bahwa respons yang lambat dapat memicu kegawatdaruratan yang lebih besar. “Pemerintah harus berpikir jauh hari dan tidak hanya reaktif ketika kejadian sudah terjadi,” lanjutnya.
Kesiapan untuk Musim Kering
DPR, dalam pernyataannya, menekankan kesiapan menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Selain TMC, pihak legislatif juga meminta evaluasi terhadap kebijakan air yang selama ini diterapkan. Menurut Usman, kinerja sistem irigasi dan distribusi air harus diperbaiki untuk mengurangi risiko kekeringan.
Usman Husin menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sangat vital dalam menghadapi krisis. “Setiap instansi harus bersinergi dalam mengambil keputusan cepat. Jangan sampai kesalahan dalam satu aspek mengakibatkan kegagalan di keseluruhan sistem,” ujarnya.
Dengan memperkuat langkah darurat, DPR berharap Indonesia dapat menghindari kerusakan ekologis dan ekonomi yang lebih besar. Kepedulian terhadap petani dan masyarakat awam harus menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan. “Kita harus bangun kesadaran bahwa krisis iklim bukan hanya ancaman alam, tapi juga isu sosial yang menyangkut kehidupan rakyat,” pungkasnya.
