Penyelesaian Polemik Kepemilikan Tambang oleh PBNU di Konbes Al Falah Ploso
Key Discussion – MerahPutih.com – Pertemuan penting antara PBNU dan PWNU se-Indonesia berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada 20–22 Juni 2026. Acara yang disebut Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) ini menjadi ajang diskusi untuk menyelesaikan isu mengenai kepemilikan dan pengelolaan tambang yang memicu polemik di sejumlah daerah. Kehadiran para pemimpin dan pengurus PBNU serta PWNU menandai komitmen untuk menjaga kepentingan bersama dalam bidang ekonomi sumber daya alam.
Peran Munas dan Konbes dalam Pengambilan Keputusan
Dalam konferensi tersebut, Sekretaris Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU 2026, Prof M Nuh, menjelaskan bahwa pembahasan tentang tambang bukan sekadar tanggung jawab lokal, melainkan perlu dikoordinasikan secara nasional. “Pengelolaan tambang harus mencerminkan prinsip kebersamaan dan keadilan,” katanya. Menurut M Nuh, selama ini masih ada ketidakjelasan tentang siapa yang secara resmi memiliki hak atas aset tambang yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Hal ini menyebabkan perbedaan pandangan di antara anggota NU, terutama mengenai penggunaan sumber daya alam sebagai bagian dari kekayaan perkumpulan.
“Kita perlu memastikan bahwa aset tambang tidak hanya menjadi milik individu atau perusahaan tertentu, tetapi harus dikelola secara kolektif oleh seluruh keluarga besar NU,” ujar M Nuh.
Empat Aspek dalam Pengelolaan Tambang
M Nuh mengungkapkan bahwa pembahasan di Konbes Al Falah Ploso melibatkan empat aspek utama yang menjadi kerangka dasar untuk menyelesaikan polemik tersebut. Pertama, **aspek kepemilikan**. PBNU menegaskan bahwa tambang yang dikelola oleh NU harus dianggap sebagai bagian dari aset perkumpulan, bukan milik pihak pihak tertentu. Ini bertujuan untuk mencegah konflik antara kelompok internal NU yang berpotensi memperumit keputusan strategis.
Kedua, **aspek tata kelola**. Menurut M Nuh, kebijakan pengelolaan tambang harus selaras dengan prinsip yang telah disepakati dalam berbagai muktamar sebelumnya. “Tidak boleh ada usaha yang mengutamakan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak lingkungan,” imbuhnya. Ia menekankan perlunya menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan, dengan menghindari eksploitasi berlebihan yang bisa merusak lingkungan hidup dan mengurangi kualitas sumber daya alam.
“Tata kelola tambang yang baik adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tambah M Nuh.
Ketiga, **aspek pemanfaatan**. PBNU menegaskan bahwa hasil tambang harus dirasakan oleh seluruh anggota NU, mulai dari jajaran tertinggi hingga unit terkecil seperti ranting dan lembaga daerah. “Pemanfaatan tambang bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ekonomi keluarga besar NU,” jelasnya. Ia menyoroti pentingnya distribusi yang adil, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena keterlibatan dalam usaha tambang.
Keempat, **aspek keberlanjutan**. M Nuh menyatakan bahwa usaha tambang harus direncanakan secara jangka panjang, bukan sekadar proyek sementara. “Kita perlu menjamin bahwa setiap aktivitas penambangan tetap berjalan stabil, bahkan setelah masa kerja pengurus selesai,” tegasnya. Hal ini termasuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan dampak sosial dari kegiatan usaha tambang.
Peran Perusahaan dalam Kolaborasi PBNU
M Nuh juga menyampaikan bahwa PBNU tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang. “Kolaborasi dengan dunia usaha bisa mempercepat pengelolaan aset tambang secara profesional,” katanya. Ia menjelaskan bahwa NU memiliki kapasitas administratif dan manajerial yang terbatas, sehingga perlu bergantung pada keahlian perusahaan dalam operasional tambang. Namun, keikutsertaan perusahaan harus diawasi secara ketat agar sesuai dengan visi dan misi NU dalam menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, selain membahas keempat aspek tersebut, peserta juga menyoroti perlu adanya regulasi yang jelas mengenai peran pihak ketiga dalam pengelolaan tambang. “Regulasi ini akan menjadi pedoman untuk semua unit NU dalam mengelola aset tambang,” kata M Nuh. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir akan dituangkan dalam dokumen resmi yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.
Hasil dan Harapan dari Konbes Al Falah Ploso
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Munas dan Konbes NU 2026, diskusi mengenai tambang diharapkan mampu menjadi referensi bagi penyelesaian konflik serupa di daerah lain. M Nuh menegaskan bahwa PBNU akan terus berperan aktif dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. “Kita harus menjadi pelopor dalam mengelola tambang yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga melindungi kehidupan masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Konbes Al Falah Ploso dianggap sebagai langkah penting dalam menjembatani antara visi religius NU dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya keputusan yang diambil, PBNU berharap bisa meminimalkan potensi konflik di masa depan. Selain itu, keputusan ini juga diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan proyek tambang yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat bersama.
M Nuh menambahkan bahwa hasil konferensi tersebut akan diterapkan secara bertahap di berbagai wilayah. “Kita perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dampak yang jelas dan dapat diukur,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan tambang harus dipertanggungjawabkan, baik dalam segi ekonomi maupun lingkungan. Dengan demikian, PBNU berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan hidup.
Kontribusi NU dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
Kehadiran pesantren Al Falah sebagai tempat penyelenggaraan Konbes menunjukkan peran NU dalam pembangunan ekonomi sekaligus pengelolaan sumber daya alam. M Nuh menekankan bahwa NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional. “Dengan menyelesaikan polemik kepemilikan tambang, kita membuka peluang untuk memperkuat keberlanjutan proyek-proyek ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan,” jelasnya.
Pembahasan tambang di Konbes Al Falah Ploso juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja PBNU dalam mengelola aset. M Nuh menyatakan bahwa PBNU terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkat nasional memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Acara ini menegaskan bahwa NU memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan mempertimbangkan aspek kepemilikan, tata kelola, pemanfaatan, dan keberlanjutan, PBNU dan PWNU berharap mampu membangun model pengelolaan tambang yang berkelanjutan. M Nuh menutup wawancara dengan harapan bahwa hasil Konbes ini menjadi fondasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ekonomi sumber daya alam.
