Menteri Keuangan Tegaskan Pemantauan Terhadap Pakaian Bekas Ilegal Terus Dilakukan
Menkeu Purbaya Sita 43 Kontainer Berisi – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengungkap dua kasus dugaan perdagangan pakaian bekas impor ilegal (balpress) di dua lokasi, Jakarta dan Kalimantan Barat. Penindakan ini bagian dari upaya pemerintah memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah berkomitmen mengawasi praktik impor ilegal secara konsisten. Ia menekankan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari pengawasan berkelanjutan yang dilakukan pihaknya.
Dalam konferensi pers di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6), Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengamankan barang, tetapi juga memastikan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik ilegal dijera. “Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priok serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi,” ujar Menkeu. Ia menambahkan bahwa sinergi antara Bea dan Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri menjadi kunci dalam memutus rantai perdagangan balpress dari hulu hingga hilir.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat,” tutur Menkeu dalam pidatonya.
Operasi di Tanjung Priok: 43 Kontainer Disita
Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok bermula dari informasi intelijen yang menyebut adanya pengiriman balpress melalui kapal KM Eden Mas dengan rute Pontianak-Tanjung Priok. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap 46 kontainer. Setelah analisis, 43 di antaranya ditemukan mengandung barang ilegal, sehingga langsung disegel untuk investigasi lebih lanjut. Total muatan dalam kontainer-kontainer tersebut diperkirakan mencapai 4.687 bale, dengan nilai ekonomi sekitar Rp 37,5 miliar.
Hasil dari operasi ini kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan penyelidikan lebih lanjut. Tim gabungan melakukan pengungkapan di dua lokasi gudang di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam periode 19-21 Juni 2026, petugas menyita 2.060 bale pakaian bekas ilegal, dengan nilai sekitar Rp 4,12 miliar. “Kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait menjadi efektif dalam menindak pelaku yang mengangkut dan menyimpan barang secara sembunyi,” kata Menkeu dalam penjelasannya.
Upaya Pemerintah untuk Membatasi Praktik Ilegal
Kasus ini memperlihatkan bagaimana pemerintah berupaya mengatasi masalah impor ilegal. Tidak hanya fokus pada penyitaan barang, Kemenkeu juga menekankan perlunya pendalaman untuk mengidentifikasi pelaku di belakang penyaluran balpress. “Proses penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang, tetapi juga memberikan efek jera kepada semua pihak yang terlibat,” jelas Menkeu. Ia menyoroti pentingnya mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut, termasuk pemilik gudang dan pengguna kontainer yang diamankan.
Dalam wawancara, Menkeu menyebut bahwa pemerintah sedang menganalisis kemungkinan perubahan aturan hukum untuk memberi sanksi lebih berat kepada pelaku. “Kita akan memperkuat tindakan tegas terhadap sarana transportasi yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. “Dukungan dari seluruh instansi akan semakin solid, sehingga tindakan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal,” tegas Menkeu.
“Di masa depan, pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Dukungannya akan semakin kuat di masa depan,” ujar Menkeu.
Langkah untuk Melindungi Industri dalam Negeri
Menkeu menegaskan bahwa langkah-langkah penindakan ini bertujuan melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh barang impor ilegal. Dengan memperketat pengawasan, pemerintah berharap mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha diwajibkan mematuhi aturan kepabeanan dan kebijakan perdagangan,” tuturnya. Ia juga menyebut bahwa pemerintah terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memantau aktivitas impor ilegal.
Kasus yang diungkap saat ini menunjukkan kerentanan dalam sistem pemeriksaan impor. Meski Bea dan Cukai melakukan penegakan hukum secara konsisten, adanya barang ilegal yang masuk melalui jalur tertutup menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis. Menurut Menkeu, penggunaan intelijen dan kerja sama lintas instansi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penindakan ini. “Dengan cara ini, kami dapat menemukan celah-celah yang sering digunakan oleh pelaku ilegal untuk menghindari pemeriksaan,” tambahnya.
Kemenkeu juga sedang mengkaji regulasi tambahan untuk memperkuat pengawasan. Salah satu ide yang diusulkan adalah penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan arus barang di pelabuhan dan jalur darat. “Kami ingin memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia memenuhi standar kualitas dan keaslian,” jelas Menkeu. Ia menekankan bahwa keberhasilan penindakan tidak hanya tergantung pada jumlah barang yang disita, tetapi juga pada tingkat keterlibatan pihak-pihak yang berperan dalam rantai pasok barang ilegal.
Dengan adanya kasus di Tanj
