Ahok: Jika Tak Disetujui Jokowi, Pertamina Bisa Raup Laba Rp100,57 Triliun
Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, mengungkapkan peluang besar Pertamina untuk meraih keuntungan signifikan selama masa jabatannya jika usulan sistem subsidi energi diubah. Ia menyoroti bahwa perusahaan bahan bakar nasional itu bisa menghasilkan laba hingga 6 miliar dolar AS—setara Rp100,57 triliun—jika kebijakan subsidi diterapkan secara lebih efektif. Ahok memberikan penjelasan tersebut saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam kesaksiannya, Ahok menjawab pertanyaan jaksa terkait upaya peningkatan manajemen Pertamina. Ia menekankan perlunya pemerintah dan DPR mengambil keputusan strategis dalam kebijakan subsidi, termasuk mengalihkan subsidi dari barang ke orang. “Presiden dan DPR harus lebih berani memberikan subsidi langsung kepada masyarakat, bukan ke barang,” ujarnya.
“Saya bilang saya bisa untung sampai 6 miliar dolar (Rp100,57 triliun). Kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital,” kata Ahok.
Menurut Ahok, kebijakan subsidi saat ini menyebabkan Pertamina mengalami tekanan keuangan besar, terutama di subholding Patra Niaga. Ia menjelaskan bahwa arus kas perusahaan terganggu karena harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak boleh dinaikkan meski harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan.
“Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya, cash flow-nya merah, rugi. Karena pemerintah memaksa barang subsidi tidak boleh dinaikkan,” ujar Ahok.
Ahok juga menyoroti bahwa penyesuaian harga BBM tidak bisa dilakukan tanpa izin Presiden. Ia mengatakan menteri tidak berani menaikkan harga BBM jika tidak ada persetujuan dari pihak eksekutif. “Tanpa izin Presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga, Pertamina tidak,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ahok juga menyinggung usulan perubahan sistem distribusi minyak, seperti penerapan supplier hire stock dan penggunaan e-katalog. Ia menyatakan skema tersebut bisa meningkatkan transparansi dalam proses pengolahan dan penjualan BBM. “Semua orang boleh menaruh produksi minyak mentah Indonesia, lalu kita beli melalui e-katalog. Dengan cara ini, seluruh proses akan lebih jelas dan efisien,” katanya.
Usulan Tidak Diterima, Pertamina Terpaksa Utang
Menurut Ahok, beberapa usulan perubahan tersebut tidak mendapat persetujuan, sehingga tidak bisa dijalankan selama masa jabatannya. Ia menyebut Pertamina terpaksa mengisi kebutuhan arus kas dengan pinjaman jangka pendek, meskipun selisih harga antara BBM subsidi dan harga pasar terus membesar.
Persidangan ini menyeret sembilan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Pertamina periode 2018–2023. Jaksa menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp285 triliun, yang berasal dari kehilangan pendapatan keuangan dan dampak negatif pada perekonomian.
Salah satu tersangka adalah PT Navigator Khatulistiwa, yang diketahui terkait dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Ahok menekankan bahwa kebijakan subsidi yang tidak fleksibel memberikan tekanan berat pada Pertamina, terutama dalam mempertahankan kinerja keuangan yang sehat.
