RUU Kehutanan, Fraksi PKB Minta Pengelolaan Hutan Didasarkan Pasal 33 UUD

Fraksi PKB Dorong Revisi UU Kehutanan Berlandaskan Pasal 33 UUD 1945

Kitabersedekah.com – MERAHPUTIH.COM – Dalam upaya memperkuat kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan dukungan penuh terhadap proses revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan. Dukungan ini tidak hanya bersifat formal, melainkan disertai dengan penekanan kuat pada beberapa aspek krusial yang selama ini menjadi perhatian utama, termasuk penguatan prinsip keberlanjutan lingkungan, upaya mitigasi terhadap krisis iklim global, serta perlindungan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di seluruh nusantara.

Penegasan Amanat Konstitusi dalam Pengelolaan Hutan

Daniel Johan, yang menjabat sebagai Juru Bicara Fraksi PKB, secara tegas menegaskan bahwa setiap kegiatan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia harus sepenuhnya merujuk pada amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penegasan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak terabaikan demi keuntungan segelintir pihak.

Menurut pandangan Fraksi PKB, revisi terhadap RUU Kehutanan merupakan langkah yang sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari laju deforestasi yang terus meningkat hingga degradasi lingkungan yang mengancam ekosistem. Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, yang selama ini sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan kehutanan.

Pengakuan Hukum Hutan Adat dan Kepastian Hukum

Daniel Johan menekankan pentingnya agar rumusan norma-norma yang terdapat dalam draf regulasi baru tersebut harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut memiliki signifikansi besar karena memberikan kepastian hukum serta pengakuan resmi terhadap keberadaan hutan adat di Indonesia. Pengakuan ini bukan sekadar simbolis, melainkan memiliki implikasi nyata terhadap hak-hak masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan yang menjadi warisan leluhur mereka.

“Kami mendukung penguatan kedudukan hutan adat sebagai status hutan tersendiri. Namun, mekanisme penetapan, verifikasi, penyelesaian sengketa, dan pengalihan pengelolaan harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun konflik tenurial di lapangan,” ujar Daniel Johan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Perhutanan Sosial sebagai Instrumen Keadilan Agraria

Fraksi PKB juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya perhutanan sosial sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan agraria. Program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat desa, tetapi juga mencakup petani hutan, koperasi, dan pesantren yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya hutan. Daniel menuntut agar program perhutanan sosial ini tidak hanya berjalan secara nominal, melainkan harus diiringi dengan dukungan pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta perluasan akses pasar yang lebih luas.

Dengan dukungan yang komprehensif tersebut, diharapkan perhutanan sosial mampu menggerakkan ekonomi akar rumput secara signifikan. Masyarakat lokal akan memiliki kesempatan untuk tidak hanya memanfaatkan hutan untuk kebutuhan subsisten, tetapi juga untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Inovasi Digital dan Kebijakan Satu Peta

Selain aspek-aspek sosial dan hukum, Komisi Kehutanan DPR dari Fraksi PKB juga mendorong dilakukannya inventarisasi hutan berbasis teknologi digital yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta atau one map policy serta tata ruang nasional. Integrasi data ini dinilai sangat krusial untuk meminimalkan tumpang tindih perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

“Data kehutanan harus terintegrasi dengan kebijakan satu peta, sistem pertanahan, tata ruang nasional, dan pemerintah daerah sehingga mampu meminimalkan konflik kawasan hutan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan sering kali menjadi sumber konflik tenurial yang merugikan masyarakat lokal. Dengan adanya integrasi data digital yang akurat, diharapkan konflik-konflik tersebut dapat dicegah sejak dini melalui sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Keseimbangan Ekologis untuk Generasi Mendatang

Fraksi PKB juga mengingatkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk sektor ketahanan pangan harus tetap menjaga keseimbangan ekologis yang optimal. Hal ini penting agar fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

(Pon)