4 Tewas dan 9 Luka Saat Praktik Lapangan Politeknik Pelayaran, Kemenhub Harus Tanggung Jawab
Important Visit – Kecelakaan serius terjadi di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, pada Jumat (12/6), saat Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Aceh Hebat 2 mengalami ledakan mesin. Insiden ini menewaskan empat mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan mencederai sembilan orang lainnya secara parah. KMP Aceh Hebat 2, yang baru saja tiba di pelabuhan setelah berlayar dari Sabang, menjadi saksi bisu kejadian mematikan tersebut.
Sebagai respons terhadap tragedi ini, Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera bertindak cepat. Ia meminta pihak kementerian menjamin layanan medis optimal bagi korban serta menanggung biaya pengobatan secara penuh. “Kita harus memastikan kebutuhan korban diurus dengan baik, termasuk biaya pengobatan, agar mereka tidak mengalami kesulitan finansial selama pemulihan,” kata Irmawan.
Detail Kejadian
Kejadian bermula saat 15 taruna Poltekpel Malahayati melakukan praktik lapangan di ruang mesin kapal. Mereka sedang dalam proses pembelajaran teknis bersama seorang instruktur. Tiba-tiba, ledakan hebat terjadi, diduga berasal dari salah satu pompa mesin. Ledakan tersebut menghantam para taruna, menyebabkan empat di antaranya kehilangan nyawa, sementara sembilan lainnya terluka parah.
Korban luka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Zainoel Abidin, Aceh. Berdasarkan informasi terkini, kondisi mereka stabil, namun butuh waktu lama untuk pemulihan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan operasional kapal, terutama di sektor mesin yang menjadi bagian vital dari perjalanan penyeberangan.
Kemenhub: Tanggung Jawab Moral dan Institusional
Kemenhub disebutkan memiliki tanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Sebagai penyelenggara perguruan tinggi vokasi, Poltekpel Malahayati berada di bawah naungan kementerian tersebut, sehingga Kemenhub harus memastikan standar keselamatan terpenuhi. Irmawan menegaskan bahwa kejadian ini bukan hanya soal kecelakaan teknis, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan sistem pengawasan yang diterapkan.
Insiden ini juga memicu kecaman terhadap pihak yang berwenang dalam mengawasi operasional kapal. Irmawan menilai bahwa penegakan protokol keselamatan harus lebih ketat, terutama dalam penggunaan peralatan dan pelatihan para taruna. “Kita tidak boleh membiarkan kejadian seperti ini terjadi karena kurangnya pengawasan, apalagi melibatkan mahasiswa yang sedang dalam masa pembelajaran,” ujarnya.
Tuntutan Pemulihan dan Investigasi
Di samping meninjau biaya pengobatan korban, Komisi Perhubungan DPR RI juga menuntut adanya investigasi menyeluruh mengenai kelayakan operasional mesin KMP Aceh Hebat 2. Tuntutan ini bertujuan untuk mengungkap akar penyebab ledakan dan mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan. “Investigasi harus transparan dan objektif, agar kita bisa mengetahui apakah kegagalan mesin atau kelalaian manusia yang menjadi penyebab utama,” tambah Irmawan.
Beberapa aspek yang menjadi fokus investigasi antara lain kehandalan sistem pendinginan, keadaan bahan bakar, dan prosedur pemantauan rutin yang dilakukan oleh pihak kapal. Irmawan juga menyoroti pentingnya keterlibatan Komisi Perhubungan dalam mengawasi proses pemulihan korban, agar para taruna tidak kehilangan peluang masa depan mereka.
Di sisi lain, kejadian ini memperlihatkan ketergantungan mahasiswa pada proses praktik lapangan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendidikan mereka. Namun, kecelakaan yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat risiko dalam aktivitas ini tidak diantisipasi secara memadai. “Mereka berada di tengah proses pembelajaran, sehingga kecelakaan seperti ini bisa mengubah nasib mereka selamanya,” jelas Irmawan.
Kebijakan dan Regulasi yang Perlu Dievaluasi
Menurut Irmawan, insiden ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengawasan Kemenhub terhadap operasional kapal. Pihak kementerian diharapkan meninjau kembali prosedur keselamatan yang berlaku, termasuk standar pemeriksaan mesin sebelum setiap pelayaran. “Kita harus memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi memiliki kehandalan teknis, dan para taruna mendapat perlindungan maksimal selama praktik lapangan,” tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah hubungan antara Poltekpel Malahayati dan perusahaan operator kapal. Irmawan menyarankan agar ada koordinasi lebih baik antara institusi pendidikan dan pengelola kapal, terutama dalam hal peningkatan kesadaran akan risiko potensial. “Koordinasi yang baik akan meminimalkan kesalahan, baik dari pihak pelajar maupun instruktur,” imbuhnya.
Dalam konteks pendidikan vokasi, kecelakaan seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga. Namun, untuk memastikan hal itu terjadi, Kemenhub harus memberikan respons tegas dan mengambil langkah-langkah pencegahan. “Kita perlu membuat sistem pencegahan yang lebih ketat, agar tidak ada kejadian serupa di masa depan,” katanya.
“Kami mendorong agar ada investigasi penuh pemicu ledakan, apakah faktor kelalaian atau kegagalan mesin sehingga kita bisa tahu siapa yang harus bertanggung jawab dan memastikan agar peristiwa serupa tidak terjadi di masa depan,”
Insiden ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan kapal dalam menjalani perjalanan penyeberangan. Sejumlah ahli mengingatkan bahwa kapal yang baru saja tiba di pelabuhan harus melalui pemeriksaan rutin sebelum dinyatakan siap berlayar. “Pemeriksaan mesin yang tidak teliti bisa berakibat fatal, terutama saat para taruna sedang
